Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

Agusfianuddin, M.Pd
Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Se-Indonesia (AMDSI)
SUARAREVOLUSI-Peraturan Menteri (Permen) Nomor 51 Tahun 2018 adalah peraturan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi (90%). Niat baik pemerintah dalam menghapus kastanisme yang kuat disektor pendidikan harus disambut baik, reformasi tentang ini dimulai dari dihilangkannya status sekolah bertaraf internasional.Hingga saat ini, sistem zonasi menjadi wujud upaya menghilangkan kesenjangan sosial atau kastanisme disektor pendidikan kita, baik yang terjadi di kehidupan sosial manusianya sendiri ataupun suatu sistem yang telah dibangun disekolah tersebut. Misalnya, antara si kaya dengan si miskin dalam mendapatkan akses pendidikan dan adanya sekolah favorit dengan sekolah non favorit, dan atau kesenjangan lainnya. Disekolah pemerintah, si kaya bebas mengakses pendidikan terbaik dengan fasilitas terbaik walau prestasi tidak begitu baik, sedangkan si miskin justru mendapat sebaliknya,walaupun memiliki prestasi yang baik. Hal demikian banyak terjadi dipusat kota/provinsi di Indonesia saat ini. Penulis sendiri sangat percaya, perbaikan pada suatu negara agar menjadi negara yang maju adalah dimulai dari sektor pendidikannya.

Permen nomor 51 tahun 2018 sebelum ditetapkan telah melalui masa uji coba dari tahun 2016 dan 2017 dengan berbagai pro dan kontranya sehingga apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang dinginkan pemerintah. Setiap tahun ajaran baru, sekolah selalu diributkan dengan sistem zonasi ini, terutama terjadi pada orang tua siswa sendiri dalam memberikan akses pendidikan yang layak pada anaknya. Dengan kejadian ini, kadang terjadi praktek-praktek yang tidak diinginkan, misalnya yang marak terjadi adalah praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Oknum yang melakukan praktek KKN tersebut menjadi terlihat wajardikarenakan budaya dan sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem budaya kognitif kompetitif. Misalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan UN sebagai standar penilaian pendidikan secara nasional. Sementara, di negara-negara maju, sistem penilaian semacam ini sudah lama ditinggalkan. Kehawatiran orang tua siswa juga terjadi karena disisi lain kualitas sektor pendidikan Indonesia belum merata. Misalnya kualitas sumberdaya tenaga pendidik (guru) dan sarana dan prasarana sekolah yang belum merata. Dan inilah masalah sentral hingga terjadi pro dan kontra dilapangan.

Dari masalah diatas, maka pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar kekuatan dan nyali Permen nomor 51 tahun 2018 dalam merealisasikan sistem pendidikan zonasi ini dilapangan?, apakah harapan sesuai dengan kenyataan?. Penulis mengajak pembaca untuk melihat ketentuan umum dari peraturan PPDB pada pasal 2 ayat 1, yaitu  PPDB dilakukan berdasarkan: (a) nondiskriminatif; (b) objektif; (c) transparan; (d) akuntabel;dan (e) berkeadilan. Harapan akan sesuai dengan kenyataan apabila lima kata ini benar-benar diterapkan dilapangan nantinya. Lima kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
1.      Nondiskrimintif, yaitu tidak ada perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
2.      Objektif, yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
3.      Transparan, yaitu nyata, jelas terbuka dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.
4.      Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
5.      Berkeadilan, berasal dari kata “adil” artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang.

Sementara itu di pasal 16 yang mengatur tentang tata cara PPDB melalui tiga jalur, yaitu (1) jalur zonasi (90%), (2) jalur prestasi (5%) dan (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5%). Dilanjutkan pada pasal 17 dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi. Artinya, tiga jalur ini dalam aturannya tidak mutlak terjadi apabila kondisi tidak memungkinkan dan tiga jalur ini saling menutupi kekurangannya. Dan konon sampai saat ini ditahun 2019 komposisi antara tiga jalur tersebut kembali terjadi perubahan.Berdasarkan pasal 16 dan pasal 17 tentang aturan PPDB dengan permasalahan-permasalanya, maka penulis dapat menjawab pertanyaan tadi yang berupa kesimpulan, yaitubahwa kekuatan Permen 51 tahun 2018 sangatlah lemah atau bahasa lainnya Permen 51 tahun 2018 lahir prematur (lahir belum pada waktunya). Sehingga untuk saat ini perubahan komposisi bukanlah solusi, tetapi yang harus dirubah terlebih dahulu adalah kualitas komponen pendidik dan sarpras dari masing-masing satuan pendidikan yang ada.


Pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi yang “prematur” ini mampukah Permen Nomor 51 tahun 2018 dalam melaksanakan pasal 2 ayat 1?. Sejatinya aturan dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar, pada pasal 41 tentang sanksi adalah benteng terakhir Permen nomor 51 tahun 2018. Apabila tidak terjadi, maka sanksi keras kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala sekolah dan guru berupa: pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. Permen nomor 51 tahun 2018 akan bernyali apabilasanksi diterapkan sebagaimana mestinya dan begitu juga sebaliknya. (SR01) 
SUARAREVOLUSI-Kontestasi politik Kabupaten Lombok Tengah dengan jargon Tatas Tuhu Trasna mulai ramai di dunia Medsos. Geliat para netizen menampilkan masing-masing calon yang berpotensi memenangkan pesta Demokrasi serentak tahun 2020 mendatang ramai menjadi buah bibir para netizen sebutan pecinta social media.

Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi NTB dengan sumber daya alam dan dan sumber daya manusianya yang luar biasa. Lombok Tengah menjadi Kabupaten yang tidak hanya dikenal di dalam negeri bahkan luar negeri dengan mega proyek baik sekala nasional bahkan internasional. Proyek nasional dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan Sirkiut Motor GP dan mega proyek lainnya di daerah selatan Lombok Tengah menjadi magnet ibarat ada gula ada semut. Investasi triliunan dari pemerintah pusat dan investor asing menjadi pelecut ekonomi Lombok Tengah kedepannya semakin maju dan sejahtera pastinya.    

Pemilihan nahkoda baru Lombok Tengah tahun 2020 menjadi loncatan besar bagi masyarakat Lombok Tengah untuk menentukan pemimpinnya yang layak, punya kapasitas dan kapabilitas dalam  menahkodai kapal besar yang bernama Kabupaten Lombok Tengah  yang berpotensi maju melesat ini. Salah pilih pemimpin, bisa menjadi malapetaka tidak majunya Lombok Tengah itu sendiri.

Tren pemimpin muda melenial menjadi viral di semua Kabupaten yang ada di Indonesia. Tampilnya pemimpin muda menjadi harapan baru bagi masyarakat yang menginginkan daerahnya maju dan sejahtera. Pemilihan gubernur tahun 2018 menjadi salah satu indikator kuat bahwa masyarakat NTB menginginkan figur-figur pemimpin muda cerdas, pengalaman, dan pendatang baru menjadi trend di masyarakat NTB hari ini. Siapa yang menyangka seorang Dr. Zulkieflimansyah pendatang baru dikancah perpolitikan NTB mampu menumbangkan lawan-lawanya notabenya semua Kepala Daerah di Kabupaten masing-masing. Pemimpin muda menjadi salah satu indikasi kuat untuk memenangkan pesta demokrasi serentek NTB tahun 2020.

Satu-satunya calon muda yang sudah berani  unjuk gigi untuk mengikuti pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Tokoh Muda Melenial Dedy Afriadi Zulkarnain, M.Pd. Dedy Afriadi Zulkarnain, M.Pd tidak asing lagi bagi masyarakat kaum melenial dan masyarakat Lombok Tengah umumnya. Dengan Latarbelakang politisi Partai PKS dan Akademisi menjadi salah satu modal untuk maju dalam kontestasi mendatang.

Kiprahnya tidak di ragukan lagi dengan segudang prestasi yang ia milki seperti  pernah menjadi Ketua umum  KAMMI IKIP Mataram, Kaderisasi Lembaga Dakwah kampus, BEM Fakultas Bahasa dan Seni, Presiden Mahasiswa IKIP Mataram, Pengurus Mualaf Center Chapter NTB,  Pendiri dan Ketua Aliansi Umat Islam NTB. Dan pengalaman Kerja pernah sebagai  HRD di salah satu perusahaan Properti Development,  Direktur PT. Gerbang NTB Emas bidang Manufaktur dan Assembling, Perintis Science TechnoPark dan Industri dan Staf Gubernur NTB Bidang Kajian Strategis dan banyak lagi. Pengalaman yang ia miliki akan mampu membawa Lombok Tengah menjadi Lombok Tengah yang maju dan sejahtera.

Anak Muda Potensial asal Praya Timur ini, siap menghibahkan diri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Potensi maju pesatnya Kabupaten Lombok Tengah harus dinahkodai oleh pemimpin muda cerdas seperti sosok Dedy Afriadi Zulkarnain,S.Pd,M.Pd yang kelak dipercaya dan diamanahi menjadi Bupati Lombok Tengah periode 2020-2024 Lombok Tengah menjadi maju, sejahtera dan bahagia masrakatnya. (SR02)
Muhammad Hasyim Kepala Desa Aikmual 


SUARAREVOLUSI-Kabupaten Lombok Tengah yang disebut juga Kabupaten pariwisata terus berupaya menggenjot sumber daya manusianya professional dan handal dalam bidang pariwisata. Lombok Tengah menjadi salah satu Kabupaten yang paling beruntung karena program-program pemerintah pusat banyak di Lombok Tengah.


Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus  serta sedang di bangunnya hotel-hotel berbintang lima dan terbaru pembangunan sirkuit Motor GP dan akan dipakai untuk kompetisi pada tahun 2021 menjadi peluang serta tantangan pemerintah provinsi wabil khusus Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyiapakan masyarakatnya paham serta berpatisipasi dalam menjempuat peluang yang sudah ada.

Geliat desa wisata (Dewi) menjadi salah satu spirit baru para Kepala Desa dalam berbenah, berenovasi serta menata dan membangun desanya. Program pemerintah provinsi NTB melalui program 99 Desa Wisata menjadi salah satu motivasi Kepala Desa Aikmual serta peluang yang ada khususnya peluang kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sangat terbuka lebar bagi masyarakat, pemuda dan pemudi yang ada di desa Aikmual untuk terlibat serta berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.  

Muhammad Hasyim Kepala Desa Aikmual saat diwawancara oleh wartawan suararevolusi disela-sela pembukaan Program Enam Bulan Pelatihan Pariwisata dan Perhotelan di Kantor Desa Rabu 22 Mei 2019 mengatakan sumber daya manusia yang ada di desa Aikmual yang konsen pada bidang pariwisata terbilang banyak,  sampai-sampai salah satu pegiat pariwisata warga desa Aikmual membangun desa tetangga dalam membangun desa wisata. Sehingga ini menjadi salah satu alasan untuk mengadakan pelatihan ini.

Pegiat pariwisata yang kita miliki diperdayakan didesa dan bisa membangun desanya sendiri. Program Enam Bulan Pelatihan Pariwisata dan Perhotelan ini program yang berkesinambungan nantinya tambahnya. Karena ini menjadi salah satu pilot projek pengembangan dan pemberdayaan SDM desa Aikmual dalam menghadapi persaingan kerja yang ada didaerah kita sendiri. M. Hasyim menambahkan juga program ini juga untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa serta akan berdampak pada angka kemiskinan kalau nantinya peserta didik ini diserap dihotel-hotel berbintang di kawasan KEK.

Program ini tambahnya dibiayai oleh Desa yang diamabilkan dari dana desa yang ada sehingga peserta didik yang ikut tidak perlu bayar alias gratis. Desa Aikmual terdiri dari sepuluh dusun, setiap dusun menyerahkan dua peserta untuk ikut dalam program ini, sehingga semua peserta didik yang biayai oleh desa berjumlah 20 orang peserta. Dalam pembukaan pelatihan M. Hasyim sangat menekankan kepada para peserta didik untuk rajin dan giat belajar selama mengikuti pelatihan.(SR01)