Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga



Ground Breaking Pembanguan Hotel di kawasan indah pesisir pantai malimbu oleh Bupati Lombok Utara, johan samsu,SH didampingi Direktur PT Duta Megah Laksamana.


SUARA REVOLUSI.COM- Seiring dengan perkembangan dunia pariwisata yang ada di Nusa Tenggara barat, fasilitas pendukung yang di butuhkan harus di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Kali ini salah satu PT Duta Megah Laksana akan membangun Hotel Bintang Lima di Kawasan indah pesisir Pantai Malimbu Kabupaten Lombok Utara, NTB.


Agus Sugiono selaku Direktur mengatakan dalam Ground Breaking, Jum’at ,(30/1/2015). Hotel bintang lima  yang akan di bangun di atas tanah seluas 1,2 hektar  yang terdiri dari dua tower dengan desain mewah dan modern untuk memenuhai permintaan pasar atas proper terbaik di wilayah pariwisata indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat,pembnagunan hotel  tersebut  dengan nilai investasi  dua miliar lebih, akan menampung tenaga kerja kurang lebih 200 orang.

Ia juga berharap terhadap pemerintah dan masyarakat setempat untuk mendukung pembanguan tersebut sehingga bisa selesai sesuai dengan yang telah direncanakan”target hotel yang kami banguan akan menghabiskan waktu delapan belas bulan”, ungkapnya.

Sementara dari sambutan Bupati Lombok Utara, Johan Samsu,SH mengungkapkan tidak akan rugi membangun di wilayah Lombok Utara karena lombok utara sekarang ini lebih maju dibandingkan yang dulu terbukti  dengan banyaknya pembanguan yang sedang dan kan di bangun “peletakan batu pertama bukan peletakan batu terakhir”,katanya.

Ia berharap dari pembanguan hotel tersebut nantinya bisa memberikan kesejahteran terhadap masyarakat yang ada di lombok utara ”terutama memberikan pelungan kepada putra putri yang mempuyai keahliahan di bidang perhotelan nantinya di berikan kesempatan untuk bekerja di hotel ini”, harapnya. (sr 02)
Widiarta
SUARA REVOLUSI.COM- Para petani di Lombok Tengah, harus teliti dan jeli membeli pupuk. Karena saat ini beredar pupuk yang mirip seperti pupuk yang biasa digunakan petani. Padahal pupuk itu adalah pupuk aspal alias asli tapi palsu. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan Tanaman (Kabid Perlintan) Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Lombok Tengah, Widiarta.


Petani harus benar-benar teliti saat membeli pupuk, khususnya pupuk SP36 yang biasa digunakan petani. Karena kalau salah membeli maka selang tiga hari setelah tanaman ditaburi pupuk Aspal tersebut, akibatnya sangat fatal. Tanaman padi atau yang lainya layu, menguning dan kemudian mati.”Pupuk itu membuat tanaman menjadi kuning dan mati. Untuk itu warga harus waspada dengan beredarnya pupuk tersebut,”tandasnya.

Pupuk aspal tersebut Lanjut Widiarta, sangat sulit untuk dibedakan dengan pupuk SP36 yang biasa digunakan atau disubsidi oleh pemerintah. Karena secara fisik dan bila dilihat oleh pandangan mata sama persis dengan pupuk SP36 biasanya.”Namun para petani bisa melihat perbedaan pada karung pupuk aspal tersebut. Caranya yakni dengan melihat warna dan lambing pupuk SP36 yang biasa digunakan petani. Untuk pupuk SP36 aspal tersebut terdapat perbudaan dalam penulisan SP36-nya. SP36 asli tanpa titik diantara angka 3 dan 6-nya, sementara yang palsu itu ada titiknya (SP3.6 –red). Itulah salah satu perbedaanya,”ungkapnya.

Baru-baru ini lanjut Widiarta, pihaknya bersama pihak kepolisian sudah mengamankan sekitar 10 karung atau 5 kwintal pupuk aspal tersebut yang berhasil diamankan dari salah seorang penjual di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah. Dari pedagang yang tidak bersedia disebutkan namanya itu, didapat informasi kalau pupuk itu dibelinya disebuah took yang berlokasi di Lombok Timur.”Pupuknya kita sita tetapi pedagangnya itu dilpeas kembali oleh pihak kepolisian. Proses penyelidikan masih terus dilakukan polisi. Saya tidak tahu apakah itu ada unsure pidananya atau tidak,”pungkasnya.(sr 02)
Pantai Seger tempat Core Event Bau Nyale
SUARA REVOLUSI.COM- Animo masyarakat memamfaatkan moment Core Event Bau Nyale (CEBN) sebagai salah satu wahana untuk mengais rizki, rupanya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya warga yang saat ini sudah mulai membuat patok sebagai tempat berjualan disekitar lokasi pelaksanaan CEBN tersebut.

Salah seorang warga Desa Kute Mendah (45) ditemui beberapa hari lalu disela-sela kesibukanya membuat patok di tepian pantai Seger Kute Kecamatan Pujut yang sekaligus lokasi CEBN tersebut mengatakan, dirinya mulai memasang patok untuk warungnya pada malam nyale nanti agar kebagian tempat. Karena ratusan warga juga berkeinginan untuk mencari nafkah pada malam nyale nanti.”Kalau kita tidak buat patok dari sekarang, kita bisa ketinggalan dan tidak kebagian tempat,”katanya.

Walau demikian lanjut Mendah, dirinya belum tahu pihak mana yang akan melakukan koordinir terhadap para pedagang agar tertib dan aman. Karena ada saja oknum yang selalu memamfaatkan ini untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu pemerintah harus segera memikirkan mengenai keberadaan para pedagang di lokasi bau Nyale tersebut.”Kita harus segera tahu dimana titik-titik dibolehkanya berjualan agar jangan nanti setelah kita pasang tenda dan buat warung baru kita digusur,”imbuhnya.

Warga lainya, Supardi (30) asal Desa Rembitan Pujut juga menyampaikan hal yang tidak jauh beda. Ribuan warga yang berdatangan ke Pantai Seger pada malam Bau Nyale nanti, dipastikan akan membawa keuntungan lebih bagi para pedagang yang memamfaatkan moment tersebut untuk berjualan.”Intinya miliaran rupiah uang akan beredar dimalam Bau Nyale nanti. Jadi kesempatan sekali setahun ini tidak mungkin akan kami lewatkan,”ujarnya.

Dirinya lanjut Supardi benar-benar serius untuk berjualan dan bukan mematok lokasi dan lalu nantinya dijual kembali kepada pihak lain untuk meguntungkan diri sendiri. Untuk itu kata dia, pemerintah harus jeli melihat hal tersebut agar keributan saling merebut lokasi untuk berjualan yang beberapa hari lalu terjadi, tidak terulang lagi.”Ada lokasi yang sudah dipatok malah dipatok lagi sama orang lain. Terjadilah selisih faham. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah,”tandasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah, Drs. HL.Normal Suzana, mengatakan, apa yang dilakukan oleh warga untuk berjualan disekitar lokasi CEBN tersebut salah satu bentuk dukungan warga mensukseskan kegiatan tersebut. Dengan adanya warung-warung disekitar lokasi, maka para pengunjung yang membutuhkan makan dan minum tidak perlu lagi harus membawa dari rumah.”Bila perlu seluruh produk warga lokal berupa makanan dan minuman disediakan oleh para pedagang. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain dan kita mendukung warga untuk berjulan dilokasi tersebut,”katanya.

Untuk masalah lokasi dan dimana titik tempat berjualan, serta siapa saja yang akan berjualan atau dibolehkan berjulan disekitar lokasi CEBN tersebut lanjut Wakil Bupati, diserahkan sepenuhnya pengaturanya ke pihak Kepala Desa Kute. Tentu yang diutamakan adalah para pedangan setempat yang betul-betul sehari-harinya adalah pedagang warung seperti yang ingin dibuka dilokasi CEBN tersebut.”Baru kemudian kalau masih ada tersisa lokasi, maka diberikan kepada siapa saja yang mau berjualan sesuai dengan arahan dan yang diatur oleh kepala desa setempat,”jelasnya.(sr 02)
Lobster
SUARA REVOLUSI.CO- Tangkapan Lobster warga Pesisir siap dibayar oleh Menteri, asal tangkapan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2015, yakni lobster dengan panjang Karavas 8 centi meter atau seberat 250 hingga 300 kg. Demikian disampaikan Ir. H.Maulana Razak,M.Si.

Pihaknya bersama unsur Kelompok Tani dan nelayan dan dinas terkait di Provisnsi beberapa waktu lalu sudah menghadap ke Meneteri terkait dengan akibat yang ditimpa warga pesisir akibat pemeberlakuan permen nomor 1 tahun 2015 tersebut.”Kami saat itu langsung ditemui oleh Ibu Menteri. Dan menjelaskan secara detail maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut,”katanya.

Menteri saat itu kemudian memberikan solusi, bahwa pihaknya siap membayar tangkapan lobster warga asal sesuai dengan permen nomor 1 tahun 2015 tersebut. Bila nelayan menangkap lobster dengan panjang dan berat sesuai maka akan disiapkan pembelian seharga Rp.20 ribu per ekor.”Namun kayaknya untuk menangkap lobster dengan ukuran 8 cm itu sangat menyulitkan warga,”imbuh Maulana Razak.

Pembelian tersebut lanjut Maulana Razak untuk disebarkan ke daerah lain dan bukan untuk dibudi dayakan. Pembelian nantinya akan melibatkan Diskanlut sebagai koordinator pembelian di Daerah. Untuk itu, diharapkan para nelayan juga bisa menerima keputusan tersebut secara menyeluruh. Karena perwakilan yang saat itu ikut menemui menteri juga bisa menerima alasan tersebut.”Saat itu apa yang disampaikan menteri diterima oleh semua unsure yang hadir dengan baik. Nantinya berbagai infrastruktur yang menyulitkan nelayan menangkap lobster 8 cm itu juga akan dibantu kementerian,”pungkasnya.(sr 02)
HL.Arif Rahman Hakim
SUARA REVOLUSI.COM- Sekitar 26 lebih Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan dibahas pada masa Sidang Pertama DPRD Lombok Tengah. Dan salah satu yang dinilai sangat penting yakni Revisi Perda III tentang penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lombok Tengah. Demikian disampaikan Ketua Badan Legeslasi (Banleg) DPRD Lombok Tengah, HL.Arif Rahman Hakim.


Adapun revisi perda 3 tersebut lanjut Arif untuk memisahkan Bidang Cipta Karya dari Dinas PU – ESDM Lombok Tengah menjadi Badan Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan atau menjadi Dinas sesuai dengan kebutuhan saat ini. “Dengan banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bidang Cipta Karya itu maka dipandang perlu untuk membuatnya terpisah dengan Dinas PU-ESDM,”katanya.

Hal tersebut kata Arif, sesuai dengan hasil study banding yang pernah dilakukan pihaknya ke Kota Bandung beberapa waktu lalu. Disana bahkan pihak yang khusus megurus taman memilki badan sendiri. Namun untuk di Lombok Tengah, nantinya Cipta Karya ini akan mengurus Tata Kota, Pertamanan dan soal kebersihan.”Hal itu mungkin merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan saat ini. Melihat banyaknya RTH di Kota Praya yang saat ini perlu perawatan,”imbuhnya.

Alasan lain dari pemisahan terasebut lanjut Arif, karena saat ini dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan, sementara ia tidak memiliki anggaran sendiri. Akibatnya Cipta Karya tidak memiliki ruang gerak untuk berkarya, karena belum tentu apa yang diprogramkannya menjadi prioritas istansi induknya.”Sekarang ini kan berupa UPT yang tidak bisa berkarya karena tidak mengelola anggaran sendiri. Nanti kalau sudah jadi satu kntor, dinas atau Badan, mudahan bisa berfungsi maksimal sesuai yang kita harapkan,”tandasnya.(sr 02)
JAKARTA – Usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap 100 hari. Kesatauan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan evaluasi 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi sebagai tolak ukur kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia lima tahun kedepan. KAMMI menilai Presiden Jokowi telah gagal menjalankan Amanat Rakyat.

Dalam Siaran Persnya, KAMMI menilai Jokowi telah gagal menjaga amanat rakyat Indonesia yang menghendaki stabilitas harga, kepastian hukum, dan situasi politik yang kondusif. Ketua Umum KAMMI Andriyana menyatakan bahwa 100 hari ini sudah cukup untuk mengukur kualitas dan kapabilitas Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat Rakyat. “Rasanya sudah saatnya Rakyat berfikir untuk mengganti Jokowi karena memang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan Amanat Rakyat”, Ujar Andriyana.

Andriyana menambahkan bahwa 100 hari pertama Presiden Jokowi adalah fondasi bagi keberlanjutan Pemerintahan kedepan. Kegagalan 100 hari Jokowi menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat adalah awal dari kegagalan-kegagalan berikutnya yang akan mengorbankan Rakyat sebagai pemilik mandat.

“Kegaduhan Politik yang terjadi saat ini adalah bukti Jokowi tidak memiliki visi, agenda  dan manajemen kepemimpinan yang baik. Visi dan Misi yang dikampanyekan Jokowi telah diingkari sendiri oleh Jokowi sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa Jokowi adalah Pembohong”, ujar Andriyana.

Andriyana melanjutkan bahwa masyarakat kini dengan gamblang melihat bahwa Jokowi terlalu kompromis terhadap kepentingan Asing. Pidato Jokowi di KTT APEC di Beijing November lalu tak ubahnya obral aset bangsa. Kenaikan BBM segera setelah Jokowi kembali ke tanah air juga menjadi sinyal bahwa Kenaikan harga BBM adalah pesanan Asing. Pelibatan lembaga pertahanan asal Amerika  Defence Institution Reform Initiative (DIRI) dalam penyusunan Rentra Pertahanan Indonesia juga semakin menegaskan kendali Asing yang kuat dalam Pemerintahan Jokowi.

“Besarnya intervensi dan pelibatan Asing bisa jadi disebabkan Kapasitas Presiden Jokowi dan timnya yang memang tidak memadai. Ini menyebabkan inferioritas yang menganggap apa yang diminta, dibuat atau dimiliki asing harus segera diakomodir. Seharusnya Presiden Jokowi mengedepankan Kepentingan Nasional dan Potensi Anak Bangsa daripada mengikuti kemauan Asing”, tegas Andriyana.

Menyikapi kegaduhan politik dan hukum pasca Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, Wasekjend PP KAMMI Arif Susanto menganggap hal ini adalah bukti lemahnya visi dan kemampuan manajerial Jokowi. Wawancara Jokowi dengan Kompas TV yang menyatakan bahwa tidak tahu soal aturan kolektif kolegial KPK adalah bukti Jokowi tidak paham banyak hal tentang pemerintahan dan tata aturan hukum. “Gestur dan kegagapan jokowi dalam wawancara dengan Kompas TV membuat kecewa rakyat yang awalnya menganggap Jokowi memiliki visi, kepahaman dan kepercayaan diri memimpin Indonesia”, ujar Arif.

 Arif menambahkan bahwa Raport Merah 100 Hari Pemerintahan Jokowi adalah pembuktian sejumlah kalangan tentang visi dan kapasitas Jokowi memimpin Indonesia. “Dengan Raport Merah Jokowi Gagal menjalankan Amanat Rakyat dan Bangsa ini, maka kita Rakyat Indonesia harus segera bertindak menyelamatkan Indonesia dengan mengganti Jokowi sesegera mungkin. Pergantian Jokowi adalah upaya agar Polri dan KPK tidak lagi saling sandra, agar stabilitas harga kembali, agar pertahanan Nasional kembali berdaulat, dan yang lebih penting agar kekayaan Indonesia tidak semakin dirampok oleh Asing yang melihat Jokowi mudah dikendalikan mereka”, tutup Arif. (Sr1 Jakarta)

Ir.H.Maulana Razak,M.Si.
SUARA REVOLUSI.COM- Perbaikan Sarana Air Minum Berbahan Baku Air Laut (SAMBAL) yang rusak di Kelongkong Kecamatan Pujut, sudah diupayakan pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan (Diskanlut) Lombok Tengah. Namun, perbaikan itu gagal dilakukan karena Dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan mesin Sambal tersebut. Namun, pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 akan dicoba untuk diusulkan lagi. Demikian disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Diskanlut Lombok Tengah, Ir.H.Maulana Razak,M.Si.


H.Maulana Razak menjelaskan, program SAMBAL tersebut merupakan program dari Kementerian terkiat dan masyarakat hanya mendapatkan mamfaat dari program tersebut. Ada 4 Unit mesin SAMBAL yang dibuat pada tahun 2011 lalu yakni terletak di Gerupuk, Awang, Kute dan Kelongkong. Tiga Unit mesin SAMBAL itu hingga saat ini masih beroperasi sementara satu Unit yang terletak di Desa Kelongkong rusak dan tidak bisa beroprasi lagi.”Satu unit mesin Sambal itu nilainya sekitar Rp.Miliar dan sehari mampu menghasilkan 900 liter air bersih. Untuk itu kami sadari saat mesin itu rusak maka kebutuhan air bersih warga menjadi sulit disana,”katanya.

Untuk itu lanjut H.Maulana Razak, setelah salah satu mesin SAMBAL itu rusak pada pertengah tahun 2013 lalu, maka biaya perbaikan mesin itu diusulkan pada APBD Lombok Tengah tahun 2014 yang waktu itu menurut teknisinya menyatakan membutuhkan dana hanya Rp.4 juta saja. Namun saat dana itu akan dipergunakan, ternyata kerusakan bertambah luas dan memerlukan dana perbaikan sekitar Rp.18 juta yang diusulkan pada APBD Perubahan tahun 2014.”Tetapi saat akan dipergunakan dana Rp.18 juta itu, nilai rupiah merosot sehingga dana itupun tidak menjangkau membli spare part mesin itu. Dan kita akhirnya mengembalikanya ke kas daerah,”jelasnya.

Setelah melakukan pengecekan lagi oleh teknisi lanjut H.Maulana Razak, dibutuhkan dana sekitar Rp.27 juta untuk memperbaiki mesin SAMBAL tersebut dan akan diusulkan pada APBD-Perubahan tahun 2015 mendatang. Karena untuk mengusulkanya pada APBD murni sudah terlambat karena angka atau nilai dana pasti untuk perbaikan muncul pada tahun 2015. Dan berbagai syarat untuk mengajukan dana tersebut perlu untuk dilengkapi dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.”Kita memerlukan pernyataan dari teknisi untuk mengusulkan jumlah dana tersebut secara tertulis. Karena kalau tidak salah alat itu buatan Jerman. Jadi alat-alatnya harus diimport dari sana,”pungkasnya.(sr 02)
 


SUARA REVOLUSI.COM-Yayasan Ahlul Qur’an The Quantum One Heart Indonesia membangun rumah tahfidz al-quran di Dusun Bentenu, Desa Banyu Urip Tempos Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Pembangunan rumah tahfidz yang diawali dengan peletakkan batu pertama pada hari Sabtu, 24 janurai 2015 lalu, dibangun di atas tanah seluas 8 are yang dihibahkan oleh salah seorang warga setempat. Untuk biaya pembangunan sendiri, pemerintah arab mengucurkan dana sebesar 300 juta rupiah dari rencana sebanyak 1 miliar yang akan diberikan secara bertahap.

Sementara Ir. H. L. Mohamad Amin, MM selaku ketua Pembina Yayasan Ahlul Qur’an menyampaikan bahwa yayasan ini telah membentuk cabang di lima kabupaten/kota di NTB yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram. Menurutnya rumah tahfidz yang akan dikelola oleh yayasannya ini berbasis masjid. “Jadi untuk Lombok Tengah kita akan jadikan Masjid Agung Lombok Tengah sebagai basis rumah tahfidz” tutur bapak yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Lombok Tengah ini.

Lebih jauh H. Amin menjelaskan bahwa perkembangan global saat ini dihadapkan dengan problematika yang semakin besar di tengah masyarakat. Dari masalah dekadensi moral generasi muda dan semakin tingginya angka kriminal.   Jika perkembangan ini tanpa ada kepedulian dari semua pihak maka tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan generasi muda di negeri ini. Untuk itu katanya, Yayasan Ahlul Qur’an yang didirikan pada tanggal 10 Januari 2015 di Praya Lombok Tengah ikut berkontribusi dalam membangun masa depan generasi bangsa dengan menyebarluaskan al-qur’an melalui pendidikan Al-Qur’an, tahsin Al-Qur’an, Tahfiz Al-Qur’an, pendidkan Bahasa Arab dan memfasilitasi solidaritas hafiz dan hafizah. “Tujuan dari yayasan ini adalah Mewujudkan Pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid dan seribu hafiz/hafizah, dengan motto Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan al-Qur’an”. Ungkapnya.

Program Yayasan Ahlul Qur’an  yakni menyelenggarakan rumah Tahfiz, membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan pengelola tahfiz, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru pendidikan al-qur’an, menyediakan hafiz/hafizah yang dapat membantu masyarakat yang akan menghafal al-qur’an, syi’ar al-qur’an melalui media cetak dan elektronik, fundrising untuk pengembangan program tahfiz al-qur’an dan festival, tablig akbar, workshop dan deklarasi ikatan persaudaran hafiz/hafizah se-indonesia.(isw)


Terlihat Empat pimpinan partai politik bersatu untuk menjajaki bakal calon (balon) bupati 2015 di Aerotel Mandalika

SUARA REVOLUSI.COM-Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 01 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) RI. Membuat Empat pimpinan Partai Politik di Gumi Tatas Tuhu Trasna bentuk penjajakan kualisi Bakal Calon (Balon) Bupati yang diusungnya Februari mendatang.

Ke Empat partai itu yakni Partai Demokrat, PDI P, PPP dan Pertai Kebangkitan Bangsa. Pembentukan kualisi penjajakan Balon bupati itu dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Aerotel Mandalika Praya, kemarin.
Pada kesempatan itu, ketua DPC Demokrat Ahmad Ziadi selaku juru bicara kualisi mengatakan, pertemuan ini merupakan rapat terbatas antar pimpinan partai politik membicarakan penjajakan kualisi usung balon bupati 2015 pada bulan Februari mendatang.

Adapun partai yang sudah sepakat untuk berkualisi yakni PPP, PDI P, PKB dan Demokrat. ‘’Komunikasi sudah cukup refrensip dengan pimpinan partai ditambah Perppu yang sudah ditetapkan. Itulah yang membuat kami bentuk kualisi itu,’’ ungkapnya.
Pertemuan ini juga digelar mengingat waktu yang cukup pendek melihat dari pembukaan pendaftaran balon bupati sehingga langsung membangun komunikasi tersebut.

Dari hasil pembicaraan tadi lanjutnya, maksimal sebanyak tiga balon yang diusulkan masing-masing partai politik. Akan tetapi, akan ada pembicaraan khusus di internal kualisi menentukan siapa balon yang terbaik nantinya.
Tidak cukup unsur pimpinan partai yang akan menilai siapa Balon terbaik nantinya memimpin Loteng. Kader partai, Tokoh Agama, Unsur LSM, Ormas dan Masyarakat akan dilibatkan dalam hal penilaian Balon yang akan diusung dari partai kualisi ini.

Dikuatkan dengan, masing-masing partai kualisi sudah bersurat ke pimpinan partai tertinggi dan membentuk tim tujuh. Dimana tim itu keanggotaannya dari pengurus partai itu sendiri. Secara rinci, dua orang pengurus Kabupaten, dua orang pengurus Provinsi dan tiga orang dari pengurus Pusat.
‘’Tim tujuh ini juga akan terus memantau siapa balon yang layak untuk diusung partai kualisi,’’ bebernya.  

Tidak menutup kemungkinan juga, kalau hasil penilian tersebut tidak ada kreteria yang memungkinkan masuk sebagai balon dari usulan partai kualisi. Akan di berikan peluang dari eksternal partai (independan) bergabung. Akan tetapi tetap kembali atas pertimbangan kualisi.
‘’Pertemuan itu belum mengarah ke Balon, masih menunggu ada tambahan kualisi. Termasuk uji public yang tertuang dalam undang-undang nomor 01 tahun 2014 masih menunggu juklak-juknisnya,’’ cetus Ziadi.

Dikatakan politisi Demokrat itu, tuas partai kualisi ini nantinya akan mencoba evaluasi kinerja pimpinan daerah berjargon Maiq-Meres . Dimana, letak kelebihan dan kekurangan selama memimpin Loteng lima tahun ini.
Hasil evaluasi itu akan dijadikan bahan untuk menentukan figur dan syarat yang akan diusungnya. Kalau memang ada figur yang mampu merubah Loteng lebih baik kedapan dibarangi kemampuan baik luar dan dalam kenapa tidak dan itu akan dibahas di internal kualisi kemudian diusung sebagai Balon.
‘’Ini masih penjajakan kualisi dan kami yakin kualisi ini akan bertambah seiring komunikasi yang akan kita bangun,’’ pungkasnya. (ian)