Select Menu
Select Menu

Nasional

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga


Suasana Sosialisasi Kesehatan BPJS

SUARA REVOLUSI.COM – BPJS Kesehatan Provinsi mengadakan sosialisasi dan press conference BPJS Kesehatan dengan tema “ Sosialisasi JKN – BPJS Kesehatan kepada Media Masa sePulau Lombok dalam rangka percepatan pendaftaran recruitment PPU”. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit Internasional Harapan Keluarga,kamis (30/4/2015).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr Elly Rosila Wijaya, Sp.Kj, Direktur RSUD Kota Mataram dr L Herman Mahaputra, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Sistri Sembodo, Wakil Direktur RSUD NTB Bidang Pelayanan, Dr. Agus Rushdy HH, Sp.OG(K.


Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan cabang Mataram, Sistri Sembodo mengatakan, BPJS hadir untuk melayani masyarakat, namun harus diketahui prosedur dan tata cara memanfaatkannya, serta cara pengobatan yang tak sesuai prosedur dengan berat hati tidak dapat ditanggung BPJS. Ia mencontohkan, masyarakat yang langsung berobat ke Rumah Sakit padahal penyakitnya masih bisa diobati di dokter umum, biaya pengobatannya tidak ditanggung.”Karena itulah pemahaman masyarakat atas tata cara BPJS sangat penting,” ugkapnya.
Selain itu, Sistri, “mengharapkan kerjasama dari seluruh media masa untuk terus mengedukasi masyarakat atas pentingnya peran BPJS sekaligus mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari BPJS,”harapnya (hoes/hms).

Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin membuka resmi seminar nasional dengan tema “Menangkal ideologi radikal dengan paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah ala Indonesia”

SUARA REVOLUSI.COM – Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin membuka seminar nasional dengan tema “Menangkal ideologi radikal dengan paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah ala Indonesia”. Seminar diselenggarakan oleh Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) PWNU NTB di MAN 2 Mataram, Rabu (29/04/2015).

Seminar dihadiri oleh sekitar 150 tamu undangan beserta peserta yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren, akademisi, aktivis, mahasiswa dan masyarakat umum. Hadir pula dalam seminar tersebut Katib 'Aam PBNU DR. KH. Malik Madani, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Dr. KH. M. Cholil Nafis, Ketua PWNU NTB Drs. TGH. Ahmad Taqi'udin Mansur M.Pd.I, Direktur Pascasarjana IAIN Mataram Dr. H. Masnun Tahir M.Ag, Ketua LTMNU NTB, Muhammad Hafin Zuhdi.“Seminar ini merupakan tanggapan atas kekuatiran akan munculnya ideologi radikal yang menggerogoti NKRI, ujar Muhammad Hafin Zuhdi.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur mengatakan, “ Sesungguhnya, kita semua memahami bahwa radikalisme bukanlah merupakan produk ajaran agama, tetapi merupakan emosi individual yang di dasarkan pada interpretasi keagamaan yang salah, ujarnya.

Ia melanjutkan, bahwa dalam beberapa kasus ideologi tak selalu menjadi penyebab utama munculnya radikalisme. Motif ekonomi juga tak jarang menjadi alasan terkuat. Orang nomor dua di NTB ini kemudian mencontohkan ISIS (Islamic State of Irak and Suriah) yang membayar anggotanya 16 juta per orang.
Ia kemudian menambahkan, “peningkatan pendidikan dan pendalaman terhadap ajaran Islam merupakan solusi terbaik yang perlu terus dikembangkan. Pemahaman agama yang benar akan menghindarkan umat dari perilaku-perilaku negatif dan pemahaman ajaran yang menyesatkan”, ucapnya

Saat memberi keterangan terhadap media, ia mengatakan, saat ini paham radikalisme tak terlalu berkembang di NTB namun kita harus tetap waspada. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk melakukan perekrutan. (ivan)


SUARA REVOLUSI.COM- Gubernur NTB,Dr TGB Zaenul Majdi, Menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia,Ir H. Joko Widodo, penghargaan tersebut di terima langsung Gubernur NTB di Jakarta.

Penghargaan MDGs Award Terbaik I Tingkat Nasional katagori laju pencapaian MDGs 2012-2014 dari Presiden Republik Indonesia. (Jakarta,29 April 2015).



SUARA REVOLUSI.COM- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh. Amin, SH. M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Minuman beralkohol di NTB, di Hotel Lombok Garden, Rabu (29/4/2015).
Rapat Koordinasi ini berlangsung selama 3 hari dan hadiri sejumlah pejabat unsur terkait diantarannya dari Kepolisian, TNI, pelaku wisata, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Polpp) kab/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Pejabat Pengadilan Tinggi Mataram.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya di daerah, masih diatur undang undang darurat, namun untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap peredaran miras kedepan, jika diperlukan adanya peraturan daerah, namun hal itu tentunya harus melalui proses dengan menyamakan persepsi unsur-unsur terkait.''Mencakup miras saya kira tidak ada perlu ada perda, namun jika diperlukan tentunya hal itu harus dengan menyatukan persepsi dari unsur terkait seperti kejaksaan dan pengadilan tinggi'', ujarnya
Lebih lanjut wagub menjelaskans, selain sebagai wujud sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini menteri perdagangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan dan peredaran minuman beralkohol, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah NTB untuk membentengi masyarakat agar tidak terjerumus dalam efek negatif minuman keras.

Sementrara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Ibnu Salim mengatakan, persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya, telah menjadi persolan mengemuka di berbagai daearah di Indonesia yang telah banyak memakan korban meninggal dunia akibat mengkomsumsi minuman oplosan.

Dijelaskan, berdasarkan laporan kepolisisan, terjadi banyak sekali peningkatan kriminalitas yang dipicu minuman keras hingga persoalan ini menjadi latar belakang dilakukan pengawasan terhadap peredaran miras. fakta inilah yang menyebabkan perhatian pemerintah begitu tinggi hingga mengeluarkan peraturan menteri terkait peredaran minuman keras di Indonesia.
Terkait pemantauan dan pengawasan miras di wilayah masing-masing Ibnu |Salim menambahkan, pengawasan miras yang telah dilakukan dilapangan oleh unsur terkait baik kepolisian maupun TNI, perindustrian dan perdagangan yang ada di kabupaten- kota dan Polpp masih ditemukan kendala dan masih belum optimal karena masih terhalang regulasi.''Peredaran miras yang dilakukan selama ini dilapangan hanya sebatas penyitaan di tingkat penjualan, tapi belum bisa kepada distributor atau produsen, hal ini juga disebabkan karena kemudahan masyarakat mendapatkan miras dan miniuman beralkohol lainya dan minimnya pengawasan sehingga hal ini merupakan faktor penyebab beredarnya miras di NTB'', ujarnya

Agar lebih gampang melakukan penertiban di lapangan, ia berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memperkuat sinergi unsur terkait secara bersama-sama dan sungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan peredaran miras
''Yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah munculnya sebuah regulasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota'', katanya menambahkan. (ann)


SUARA REVOLUSI.COM-  Angin segar kini kembali berhembus kepada siapa saja yang berhasil menjadi seorang kepala Desa (Kades). Karena menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 tentang desa, seorang Kades akan mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap). Hal tersebut ungkapkan Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Kopang, Agus Agrianto pada Rabu (29/4/2015).

Agus Agrianto berharap, mulai tahun ini Siltap tersebut bisa mulai diterima oleh Kades dan juga perangkat desa yang ada. Karena selama ini, kesejahteraan kades dan para perangkatnya sungguh memprihatinkan karena pendapatan mereka selalu tidak pasti.”Dimana-mana ketidak pastian itu membuat sengsara, apalagi soal penghasilan ini. Kita tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik,”katanya.

Kendati besaran siltap belum ditentukan lanjut Agus, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), menyebutkan Siltap Kades Se Lombok Tengah Maksimal Rp. 2 juta. Apa yang disebut-sebut dalam Ranperbup itu, membuat sejumlah kades mencoba melakukan diskusi untuk mengetahui sejauh mana Ranperbup itu benar-benar sesuai dengan Kades dan perangkatnya.”Semua sepakat untuk mencoba mendiskusikan isi dari Ranperbup itu,”imbuhnya.

Agus Agrianto lebih lanjut mengatakan, bedah perbup tersebut melibatkan Kades, Perangkat Desa, Bagian hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bapermaspemdes, dan Bappeda. Salah satu materi yang cukup penting adalah menentukan besarnya Siltap bagi kades dan perangkat desa.“Saat ini, kami masih mengklasifikan kondisi masing-masing desa terutama terkait jumlah perangkat desanya. Bedah Siltap itu kami gelar selama dua hari, hai ini dan berakhir besok,” katanya.

Dengan adanya Siltap tiap bulan tandas Agus Agrianto,  diharapkan kinerja kades dan perangkat desa makin meningkat dalam melayani masyarakat. Karena setelah siltap cair tidak ada alasan bagi perangkat desa bekerja secara asal-asalan. Dan Kades sebagai penanggungjawab di desa harus bisa memacu etos kerja perangkatnya,”ujarnya.

Dengan pemberian Siltap itu diharapkan bisa memacu semangat kerja perangkat desa terutama dalam menarik PBB. “Selama ini perangkat desa kurang semangat menarik PBB karena upah yang diterimanya minim,” pungkasnya.(sr 02)