Select Menu
Select Menu

Nasional

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

» » Wagub Buka Rakor Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Miras


suara revolusi 18.45.00 0



SUARA REVOLUSI.COM- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh. Amin, SH. M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Minuman beralkohol di NTB, di Hotel Lombok Garden, Rabu (29/4/2015).
Rapat Koordinasi ini berlangsung selama 3 hari dan hadiri sejumlah pejabat unsur terkait diantarannya dari Kepolisian, TNI, pelaku wisata, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Polpp) kab/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Pejabat Pengadilan Tinggi Mataram.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya di daerah, masih diatur undang undang darurat, namun untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap peredaran miras kedepan, jika diperlukan adanya peraturan daerah, namun hal itu tentunya harus melalui proses dengan menyamakan persepsi unsur-unsur terkait.''Mencakup miras saya kira tidak ada perlu ada perda, namun jika diperlukan tentunya hal itu harus dengan menyatukan persepsi dari unsur terkait seperti kejaksaan dan pengadilan tinggi'', ujarnya
Lebih lanjut wagub menjelaskans, selain sebagai wujud sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini menteri perdagangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan dan peredaran minuman beralkohol, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah NTB untuk membentengi masyarakat agar tidak terjerumus dalam efek negatif minuman keras.

Sementrara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Ibnu Salim mengatakan, persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya, telah menjadi persolan mengemuka di berbagai daearah di Indonesia yang telah banyak memakan korban meninggal dunia akibat mengkomsumsi minuman oplosan.

Dijelaskan, berdasarkan laporan kepolisisan, terjadi banyak sekali peningkatan kriminalitas yang dipicu minuman keras hingga persoalan ini menjadi latar belakang dilakukan pengawasan terhadap peredaran miras. fakta inilah yang menyebabkan perhatian pemerintah begitu tinggi hingga mengeluarkan peraturan menteri terkait peredaran minuman keras di Indonesia.
Terkait pemantauan dan pengawasan miras di wilayah masing-masing Ibnu |Salim menambahkan, pengawasan miras yang telah dilakukan dilapangan oleh unsur terkait baik kepolisian maupun TNI, perindustrian dan perdagangan yang ada di kabupaten- kota dan Polpp masih ditemukan kendala dan masih belum optimal karena masih terhalang regulasi.''Peredaran miras yang dilakukan selama ini dilapangan hanya sebatas penyitaan di tingkat penjualan, tapi belum bisa kepada distributor atau produsen, hal ini juga disebabkan karena kemudahan masyarakat mendapatkan miras dan miniuman beralkohol lainya dan minimnya pengawasan sehingga hal ini merupakan faktor penyebab beredarnya miras di NTB'', ujarnya

Agar lebih gampang melakukan penertiban di lapangan, ia berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memperkuat sinergi unsur terkait secara bersama-sama dan sungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan peredaran miras
''Yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah munculnya sebuah regulasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota'', katanya menambahkan. (ann)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar

Leave a Reply