Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga




SUARA REVOLUSI.COM- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB menggelar pameran “ Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip” dari tanggal 28 - 30 Mei 2015. Kegiatan bertempat di kantor BPAP NTB.

Pameran tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat terutama remaja. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan puluhan siswa berseragam sekolah. Drs. H. Imhal Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB mengatakan,"“Kita harapkan dengan adanya pameran ini, infomasi yang kita miliki bisa disebarkan kepada masyarakat, karena informasi ini sangat penting bagi masyarakat sehingga kita bisa belajar dari masa lalu,” ujarnya.

Ditempat yang sama Musa El Jalalilham ,Kasi Pelayanan Informasi Arsip UPTD Balai Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pelayanan Informasi Arsip BPAP NTB mengatakan bahwa pameran ini yang pertama kalinya dilakukan sebagai gagasan untuk mengangkat tenggelamnya kearsipan yang dimiliki NTB “Pameran ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh BPAP NTB dengan semangat untuk mendekatkan masyarakat NTB akan sejarahnya, semua ini dalam upaya melakukan revitalisasi kegiatan pameran arsip yang standarisasi, publikasi dan aksesbilitas”, ucapnya dengan senyumnya yang khas. (hms)
SUARA REVOLUSI.COM- Pemerintah Provinsi NTB untuk ke empat kalinya kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014. Pemberian penghargaan opini WTP tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripiurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Kamis( 28/5/2015). 


Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya menyampaikan rasa suka cita atas perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diraih Provinsi NTB untuk yang ke empat kalinya, serta atas capaian penilaian Laporan Penilaian Keuangan Pemerintah Daerah di 8 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat yang juga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian."Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk senantiasa taat pada aturan dalam mengelola keuangan daerah, serta dapat memperbaiki semua celah yang selama ini menjadi kendala dalam penyampaian laporan keuangan," ucapnya (hms)

Drs.Muhammad
SUARA REVOLUSI.COM – Hingga saat ini, Bagian Aset Pemeritah Daerah (Pemda) Lombok Tengah, masih melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset milik pemda yang layak untuk dilelang. Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Aset Setda Lombok Tengah, Drs.Muhammad pada Kamis (28/5/2015).

Aset tersebut lanjut Kabag Aset, sepeda motor yang diperuntukkan untuk Kepala Desa (Kades) se-Lombok Tengah. Dimana, sepeda motor Kades tersebut, sesuai aturan belun bisa untuk dilelang.”Ada sejumlah kades yang mengajukan pelelangan terhadap kendaraan dinasnya, namun dengan tegas kami sampaikan, kendaraan kades itu belum bisa dilelang tahun ini,”katanya.

Untuk diketahui lanjut Kabag Aset, tidak semua aset milik pemerintah bisa dilelang. Yang bisa dilelang yakni aset bergerak berupa kendaraan dan juga barang-barang perlengkapan kantor yang memiliki nilai ekonomi.”Karena ada juga aset-aset pemerintah yang tidak memiliki nilai ekonomi sehingga walaupun sudah tidak layak pakai tidak bisa dilelang,”jelasnya.

Apa saja aset berupa perlengkapan dan barang bergerak tersebut yang layak untuk dilelang lanjut Kabag Aset, masih dalam proses Inventarisasi. Untuk aset perlengkapn kantor yang tidak bernilai ekonomi, maka nanti akan dilakukan penghapusan.”Bukan pemusnahan tetapi istilahnya penghapusan aset,”pungkasnya,(sr 02)



SUARA REVOLUSI.COM- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan pelatihan Operator PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) Sentra Produktif Kampung Media  Rabu, (27/5/ 2015) di Mataram. Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung dari 27 - 28 Mei 2015.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Drs. Agung Hartono, Ms. Tr dan diikuti 30 peserta dari delapan Kabupaten se-NTB. Pelatihan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pengetahuan operator PLIK yang dikelola oleh komunitas Kampung Media, demi meningkatkan kualitas pelayanan pada pengguna internet kecamatan."Kegiatan seperti ini diharapkan dapat berbagi informasi dalam penguatan layanan telekomunikasi," ujarnya

Ia menjelaskan, pelatihan ini diharapkan memberikan peningkatan pada kualitas manusia yang semakin terbuka dalam mengakses berbagai macam informasi."Implikasi perubahan yang paling nyata dirasakan adalah adanya peningkatan sumber daya manusia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ucapnya

Sebagaimana kita ketahui bersama, PLIK merupakan program pemerintah yang digawangi oleh Dishubkominfo yang bertujuan menyediakan layanan internet untuk masing-masing desa di kecamatan tersebut. PLIK dijalankan bersama dengan Kampung Media, sebuah program penyebarluasan informasi berbasis komunitas yang merupakan inovasi dari masyarakat NTB. (Ivan)


SUARA REVOLUSI.COM – Sebanyak 64 orang rombongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang Provisni Jawa Tengah pada Rabu (27/5), melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah. Meraka bermaksud melakukan tukar pendapat menganai segala hal terkait pembangunan, yang belum dilakukakan didaerahnya. Rombongan diterima staf ahli Setda Lombok Tengah, Drs. R.Mulyadi di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati setempat.

Salah seorang Wakil Ketua DPRD Magelang, Titik Utami yang sekaligus selaku Ketua Rombongan mengatakan, anggota rombongan kunjungan kerja tersebut, terdiri dari 22 anggota DPRD Magelang dari Komisi A dan Sisanya anggota Komisi B beserta 4 orang pendaping. Selain itu, sejumlah Kepala Dinas (Kadis) istansi terkait juga ikut bersama-sama pada kegiatan tersebut.”Bersama kami ada Dirut RSUD, Kadis Kesehatan, kepala bagian Ekonomi, Sosial dan yang lainya,”katanya.

Sebelum menyampaikan maksud dan tujuanya, Titik menyampaikan tentang komposisi DPRD Magelang. Ia menyebutkan, DPRD Magelang terdiri dari 25 anggota dewan dengan 6 fraksi. Adapun partai yang memperoleh kursi di DPRD Magelang antara lain, PDI-P 7 kursi, Golkar 4 kursi, Demokrat dan PKS 3 kursi, Gerindra dan Hanura 2 kursi, serta PAN dan Nasdem masing-masing 1 kursi.
Lebih lanjut Titik menyampaikan, hari Jadi Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989, bahwa tanggal 11 April 907 Masehi merupakan hari jadi. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang bekerjasama dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan arkeologi Universitas Gajah Mada, Drs.MM. Soekarto Kartoatmodjo.”Dengan dilengkapi berbagai penelitian di Museum Nasional maupun Museum Radya Pustaka-Surakarta. Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa perdikan Mantyasih, yang saat ini dikenal dengan Kampung Meteseh di Kelurahan Magelang. Di kampung Meteseh saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau Perdikan,”terangnya.

Selogan wisata Kota Magelang saat ini lanjut Titik Utami, yakni Ayo Ke Kota Magelang. Dan kunjungan kerja tersebut adalah salah satu cara untuk melaksanakan program tersebut. Karena keindahan kota magelang, tidak diragukan lagi dengan berbagai obyek wisata yang dimiliki.”Untuk itu, ayo bapoak dan ibu ke kota magelang. Kami yakin anda semua tidak akan kecewa untuk datang ke magelang,”himbaunya. (sr 02)


Suhaimi,SH

SUARA REVOLUSI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah sebut, kontribusi pemutaran film Merarik, bentuk perampokan sistematis dan sangat merugikan. Apalagi penayangan film tersebut, dilakukan pada fasilitas milik negara dan pada waktu jam kerja. Disamping itu, ada indikasi penyalah gunaan wewenang dengan melakukan konsolidasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengeluarkan kontribusi pemeutaran film tersebut.

Salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah, Suhaimi,SH menyatakan kebingunganya terhadap film Merarik tersebut. Pasalnya yang ia ketahui, setiap film hiburan yang diproduksi, semestinya harus dikerjakan dan diproses seara professional, sehingga saat penanyangnya, tidak perlu lagi dengan cara-cara yang tidak baik.”Lihat film-film lain yang bisa masuk bioskop-bioskop. Justeru orang berbondong-bondong untuk menonton,”katanya.
Kebijkan Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan surat edaran terkait film tersebeut tandas Suhaimi, sangat tidak benar dan bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Apalagi pada surat edaran tersebut, jelas disebutkan mengenai jumlah kontribusi yang harus dikeluarkan oleh PNS.”Secara lisan saja disampaikan untuk melakukan konsolidasi, arahan untuk menonton film tersebut, maka itu sudah penyalah gunaan wewenang,”imbuhnya.
Suhaimi heran, saat pada hal-hal penting seperti membantu dana untuk kegiatan olah raga, bencana alam dan hal penting lainya, justeru konsolidasi penggalangan dana seperti untuk film merarik tersebut, tidak muncul. “Kenapa kemudian kita harus mau mengeluarkan uang untuk seorang pengusaha produser film yang hasil produksi filmnya hingga saat ini masih tanda tanya,”jelasnya.

Hingga saat ini lanjut Suhaimi, tidak satupun yang mengetahui, apakah film tersebut telah lulus sensor atau tidak. Karena, sensor merupakan salah satu syarat sebuah film bisa dipertontonkan untuk umum. Apalagi film tersebut merupakan film hiburan yang dibuat hanya untuk kepentingan bisnis saja.”Ini kan film komersil yang bila ditonton harus menggunakan karcis. Aturanya sudah jelas, yang boleh mempertunjukkan film itu hanya bioskop atau dengan layar tancap dilapangan umum,”ungkapnya.

Maka bila pertunjukan film tersebut dilakukan di gedung-gedung milik pemerintah, maka harus jelas kerjasamanya. Dan setiap kali pemutaran film tersebut, harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan juga ijin produksi. Maka kalau tidak, dipastikan sesungguhnya film tersebut adalah film illegal.”Kalau sudah demikian, pelaku peredaran filam tersebut, harus diproses secara hukum oleh pihak berwajib,”tukasnya.
Belum lagi masalah yang terjadi akibat tidak tepatnya waktu pemutaran film tersebut lanjut Suhaimi, seperti terbengkalainya pelayanan terhadap masyarakat. Karena pemutaran film tersebut dilakukan siang hari dari pukul 10.00 hingga 12.00 wita. Pada jam-jam tersebut, merupakan waktu sibuk untuk pelayanan.”PNS merupakan pelayan masyarakat, apa jadinya kalau saat jam sibuk pelayanan itu justeru PNS-nya nonton film. Ini kan kacau jadinya,”ujarnya.

Melihat jumlah dana yang bisa diperoleh bila seluruh PNS dipotong gajinya untuk film tersebut lanjut Suhaimi, maka sekitar Rp.190 juta, dengan mudah didapat oleh para pelaku film tersebut. Hal itu bila kontribusi yang harus dikeluarkan PNS yakni Rp.15.000 dikalikan dengan seluruh PNS di Lombok Tengah. Hal itu, belum termasuk seluruh siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang juga harus menonton.”Inilah yang sebenarnya yang disebut merampok secara sistematis itu. PNS saya himbau untuk keberatan dengan hal ini, dan Bupati harus mencabut surat edaranya,”pungkasnya.(sr 02)



Arifin Tomi
SUARA REVOLUSI.COM – Bangunan diatas lahan seluas sekitar 5 hektar milik Pemerintah Provisni (pemrov) di Desa Rembitan Kecamatan Pujut, kini terbengkalai. Lokasi yang dihajatkan untuk kegiatan berbagai macam pelatihan seni budaya tersebut, sejak dibangun tahun 2013 lalu belum juga bisa dimamfaatkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa (Kades) setempat, Arifin Tomi pada Rabu (27/5/2015).

Area yang diatasnya berdiri sekitar 12 bangunan itu lanjut Arifin Tomi, hingga saat ini belum diserah terimakan oleh pihak terkait. Proyek pusat melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Dikpora) NTB tersebut, masih menyiksakan masalah.”Hingga saat ini belum ada serah terima proyek itu. Banyak pengesub yang belum dibayar hingga saat ini saat pembangunan proyek itu,”ungkapnya.

Keadaan bangunan dilokasi tersebut saat ini lanjut Arifin Tomi, sangat memprihatinkan. Sudah banyak yang rusak dan tidak terawat. Belum lagi semak belukar yang tumbuh disana sini dihalaman. Dikhawatirkan, bila hal it uterus berlanjut, maka proyek yang dipastikan menggunakan dana besar itu akan sia-saia.”Saya khawatir bangunan itu nantinya tidak bisa dimamfaatkan karena sudah mulai rusak dan keadaanya tidak terawatt,”imbuhnya.

Pada sebuah forum di Provisni, Kades Rembitan mengaku pernah menyampaikan, agar area dan bangunan yang kini terbengkalai tersebut diserahkan pengelolaanya kepada pihak desa. Rencananya ditempat tersebut, akan dijadikan sebagai miniatur Desa Traditional Sade.”Ditempat itu nanti kita buat Sade Mini, Rumah Kampung Sasak Bintang Lima. Para tamu bisa menginap gratis ditempat itu. Hanya saja, biaya nginap itu nantinya kita ambilkan pada harga kain tenun di sade. Kesanya gratis, tetapi ini hanya strategi pemasaran saja,”jelasnya.

Untuk itu, Arifin Tomi sangat berharap agar pemerintah Provinsi, bisa menyerahkan pengelolaan lahan dan bangunan itu ke Pemerintah Desa Rembitan. Karena pemamfaatan bangunan itu, hingga saat ini belum jelas.”Itu siapa pengelolanya dan seperti apa penggunaanya tidak ada yang tahu. Untuk dilanjutkan, saya tidak mengizinkanya,”pungkasnya.(sr 02)


M.Samsoel Qomar, S.Sos

SUARA REVOLUSI.COM – Terkait perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) , Partai Demokrat tidak tergantung pada Bakal Calon (Balon) dan bahkan partai manapaun. Sebelum bulan Ramadhan tiba, paket Balon Bupati Dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat, rampung disiapkan. Bahkan dua kader mumpuni partai yang sudah mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Demikian disampaikan Salah seorang Kader muda Partai Demokrat, M.Samsoel Qomar, S.Sos pada Rabu (27/5/2015).

Partai Demokrat lanjut Samsoel, merupakan partai paling siap menghadapi Pilkada bulan desember 2015 mendatang. Dua kader partai yakni Zainul Aidi dan Lalu Sudiartawan sudah siap untuk diusung, baik menjadi nomer satu atau nomer dua.”Jadi siapa bilang kita tergantung sama Balon Incumbent,”tegasnya.

Untuk tergantung sama balon yang partainya belum jelas menurut Samsoel, tindakan yang hanya membuang-buang waktu. Karena sejumlah balon lain yang sudah punya nama dan cukup diperhitungkan, saat ini sedang merapat ke Demokrat.”Seperti HL.Suprayatno atau Gde Derip dan juga Gde Sakti, mereka ini orang-orang yang cukup kuat suaranya di Lombok Tengah,”imbuhnya.

Terkait dengan partai koalisi, Samsoel mengingatkan kalau Demokrat merupakan partai penyeimbang yang bisa masuk ke Koalisi besar baik ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau ke Koalisi Merah Putih (KMP). Untuk itu, Demokrat tidak terlalu dipusingkan oleh masalah tersebut.”Perlu diingat, kami ini partai penyeimbang. Ketika ada dua opsi, maka kami bisa masuk ke KIH dan KMP,”pungkasnya.(sr 02)