Select Menu
Select Menu

Nasional

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

Suasana penerimanan Kunjujngan Kerja dari Dua Kabupaten, DPRD Gunung Kidul dan DPRD Bangka Selatan
SUARA REVOLUSI.COM- Sering kali Lombok Tengah di jadikan sebagai lokasi kunjungan kerja baik itu dari angota DPR,DPD,DPRD bahkan presiden republik indonesia pernah menginap beberapa hari di kabuapten lombok tengah dalam rangka meninjau kawasan madalika resort, pagi tadi Rabu, ( 30/9/2015) di ruang rapat utama kantor bupati di terima dua sekaligus anggota komisi III dari Gunung Kidul dan Anggota Pansus Sepuluh DPRD Bangka Selatan yang di terima Langsung Bupati Lombok Tengah yang di wakili Asisten III bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Loteng

 Asisten III bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Loteng, Ir Nasrun,MM. dalam kata-kata sambutan menyampaikan terima kasih kepada ketua rombongan komisi III DPRD Gunung Kidul yang telah memilih Kabupaten Lombok Tengah sebagai tujuan kunjungan kerja. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 Kabupaten /kota di provensi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.028,32  m2 dengan jumlah kecamatan 12 camat, 139 desa dan kelurahan serta 1.400 dusun, "Lombok Tengah dengan  moto tatas tuhu trasna yang masyarakatnya menitik beratkan penghasilanya di bidang pertanian dan nelayan yang jumlah penduduknya 1.175 jiwa", katanya. 

Sementara Ketua Komisi III DPRD Gunung Kidul,Hery Kriswanto,S.Ag dalam menyampaikan maksud dan tujuan untuk kunjungan kerja tersebut mengatakan tidak jauh beda antara kabuapen gunung kidul dengan kabupaten lombok tengah dari segi wilayahnya.
ia menjelaskan kabupaten gunung kidul yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 185 ribu jiwa serta memiliki luas wilayah yang tidak jauh beda  luas 844 m sedangkan jumlah kecamatan 8 serta 55 desa/kelurahanya. keadan wilayah di kabuapten gunung kidul tetap dalam kondusif dan aman sementara masyaraknya mengandalkan penghasilannya di sektor pertanian, "Kabuapten gunung Kidul usianya masih sangat muda 18 tahun", Ungkanya. 

Ketua Rombongan Anggota DPRD dari Kabupaten Bangka Selatan, Muzani menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah lombok tengah yang atas penerimaannya. (SR 01)
Ketua Komisi III DPRD Gunung Kidul Hery Kriswanto meyerahkan cindra Mata kepada Asisten II Setda Loteng Ir Nasrun,MM.
SUARA REVOLUSI.COM- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Gunung Kidul melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, rabu (30/9/2015). yang di terima di ruang Rapat Utama Kantor Bupati.

 Asisten III bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Loteng, Ir Nasrun,MM. dalam kata-kata sambutan menyampaikan terima kasih kepada ketua rombongan komisi III DPRD Gunung Kidul yang telah memilih Kabupaten Lombok Tengah sebagai tujuan kunjungan kerja. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 Kabupaten /kota di provensi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.028,32  m2 dengan jumlah kecamatan 12 camat, 139 desa dan kelurahan serta 1.400 dusun, "Lombok Tengah dengan  moto tatas tuhu trasna yang masyarakatnya menitik beratkan penghasilanya di bidang pertanian dan nelayan yang jumlah penduduknya 1.175 jiwa", katanya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Gunung Kidul,Hery Kriswanto,S.Ag dalam menyampaikan maksud dan tujuan untuk kunjungan kerja tersebut mengatakan tidak jauh beda antara kabuapen gunung kidul dengan kabupaten lombok tengah dari segi wilayahnya.
ia menjelaskan kabupaten gunung kidul yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 185 ribu jiwa serta memiliki luas wilayah yang tidak jauh beda  luas 844 m sedangkan jumlah kecamatan 8 serta 55 desa/kelurahanya. keadan wilayah di kabuapten gunung kidul tetap dalam kondusif dan aman sementara masyaraknya mengandalkan penghasilannya di sektor pertanian, "Kabuapten gunung Kidul usianya masih sangat muda 18 tahun", Ungkanya. (SR 01)



SUARA REVOLUSI.COM- Baru saja alat peraga kempanye dipasang KPUD Lombok Tengah,sudah ambruk dan rusak, akibat pemasangan yang asal-asalan oleh petugas KPUD.
sejumlah tim sukses dan pasangan calon meminta kpu segera memperbaiki APK yang rusak tersebut.
alat peraga kampanye yang dipasang oleh petugas kpu dan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) disetiap desa dan kelurahan di kabupaten Lombok Tengah rusak parah, kendati baru saja dipasang oleh ppk distipa kecamtan dan desa.
Salah satu Apk yang baru dipasang di jalan raya Ubung -Praya contohnya sudah rusak dan beberapa APK kondisinya sudah sobek dan berada di bak sampah di pinggir jalan.
Para petugas KPU setempat hingga saat ini belum melakukan perbaikan alat peraga kempanye tersebut, hampir disetiap tempat pemasangan APK di Lombok Tengah Kondisi apknya rusak.
Tim sukses pasangan Surya, Bustomi Taipuri selasa (29/09/2015) meminta KPU untuk segera memperbaiki semua APK tersebut, karena jika tidak maka paslon akan merasa di rugikan.
Timsukses menduga KPU bermain dalam pengadaan APK tersebut,karena diduga pemenang tender merupakan salah satu timsukses pasangan calon.
‘’kami mencurigai salah satu tim pasangan calon dan masuk menjadi salah satu tim, dan itu sangat merugikan para pasangan calon lainya,’’ ungkap bustomi.
Di temui Tepisah disela-sela kegiatannya di kecamatan janapria, pasanga calon bupati lombok tengah dari caloan petahana Suhaili Fadil Tohir meminta KPU dan Panwaslu untuk segera memperbaiki semua apk yang rusak tersebut supya adanya rasa kedailan pada semua pasangan calon yang bertarung pda pilkada tahun ini.
‘’bagi penyeleggara marilah ini menjadi pemikiran karena semua kandidat, dan saya tidak mau mengatakan merasa dirugikan, namun marilah kita menjadikan itu sebagai bahan kajian bersama,’’tandas suhaili ft kepada Lombok fm.
Sementara itu komisioner KPUD Lombok Tengah Divisi Logistik dan Keuangan Pujihartono, tidak memungkiri jika banyak APK yang rusak namun hal ini akan di komunikasikan dengan rekanan pemenang tender pengadaan APK tersebut.
Persoalan ini bukan saja menjadi persoalan di Lombok Tengah saja namun menjadi persoalan nasional “nantilah kami akan mengkomunikasikan persoalan itu kepada pemenang tender untuk memperbaiki APK yang rusak ’’ ungakap pujihartono.
Bukan saja Apk yang rusak kwalitas apk juga menjadi sorotan dari sejumlah timsukses dan pasangan calon, pasalnya, baru dipasang apk itu sudah sobek sehingga paslon merasa sangat dirugikan dalam melakukan sosialisai.(lfm)


Editor : Fatma
SUARA REVOLUSI.COM- Sepulang sekolah siswa SMKN I Janapria dihebohkan dengan diculiknya salah seorang temannya atas nama Ft warga Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), sekitar pukul 14. 00 wita.
Ft saat ini tercatat sebagai siswa di SMKN I Janapria, saat kejadian Ft bersama temannya pulang dengan mengendarai sepeda motor, Dua pelajar ini melintasi jalan Janapria Beleka kearah selatan,dua siswa ini berasal dari Desa Beleka Praya Timur.
Tiba- tiba tiga orang pemuda keluar dari mobil kijang warna hitam, langsung menghadang Ft bersama temannya, Ternyata tiga pemuda tersebut sasarannya adalah Ft.
Terkait hal tersebut, Kepala SMKN I Janapria H Wahid saat di konfirmasi, senin kemarin (28/9/2015) dengan tegas membantah kalau siswanya Ft diculik. “Yang benar adalah dia diculik oleh pacarnya, informasinya dia dibawa kabur menikah,” jelasnya.
Dengan kejadian tersebut,keluarga kedua belah pihak sudah datang ke sekolah dan melaporkan kejadian yang sebenarnya, Ditanya tentang proses hukum, pihaknya tidak akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, sebab permasalahan ini sudah jelas mereka menikah.
terkait tanggungjawab sekolah, kepala sekolah mengatakan tidak ada tanggung jawab sekolah, sebab kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah, terkecuali kalau kejadian tersebut didalam lingkungan sekolah dan masih jam sekolah, selaku pimpinan siap untuk mempertanggungjawabkan. “Kejadian ini kan saat pulang sekolah, jadi otomtis itu bukan tanggung jawab pihak sekolah,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H. Muliawan mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan yang ia terima dari kepala sekolah yang bersangkutan.
“Sedangkan terkait tanggung jawab guru manakala diluar sekolah namun masih memakai pakaian seragam, aturan secara tertulis, tanggung jawab guru tidak ada. Hanya saja kembali kepada diri masing- masing, namun yang jelas rasa bertanggung jawab itu pasti ada”.jelas muliawan.
Lanjut muliawan “Secara tanggung jawab jika siswa sudah diluar sekolah maka, 80 persen tanggung jawab wali siswa,”.(lfm)



Editor : Daffa
 Abdul Karim 
SUARA REVOLUSI.COM- Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara (KPU KLU), Abdul Karim mengajak semua pihak dan warga untuk mengawal data pemilih agar benar-benar akurat dan valid.
Ajakan tersebut disampaikan pada saat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kecamatan Bayan 29/9. Menurutnya, rekapitasi ini merupakan tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan, bahwa tanggal 29-30 September dilakukan DPSHP ditingkat kecamatan, dan tanggal 1-2 Oktober dilanjutkan rapat pleno ditingkat KPU kabupaten.
Terkait dengan adanya perbaikan dan masukan dari semu pihak, Abdul Karim menyampaikan teima kasih, karena semua masukan dan saran itu adalah untuk kebaikan bersama. “Apa yang disampaikan oleh berbagai pihak adalah merupakan masukan bagi kita bersama. Dan ini sudah dapat dibuktikan para rapat pleno tingkat kecamatan, bahwa beberapa data tambahan sudah dimasukkan kedalam DPSPH, dan data yang ganda sudah dihilangkan atau dibuang dari daftar pemilih”, katanya.
Ia menjelaskan, bila Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan KPU KLU, kemudian dibelakang hari ada tambahan, maka itu dapat diakomodir melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPT1). “Kalau ada warga yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, masih ada mekanisme lain yang bisa dilakukan, yaitu yang bersangkutan dapat menunjukkan identitasnya seperti KTP atau lainnya 1 jam menjelang pemungutan suara”, jelasnya.
Ditanya soal ditemukan data pemilih ganda, Abdul Karim mengaku, karena data itu sudah ada pada sistem informasi pemilih. Dan sistem itu sudah teraplikasi dari KPU pusat yang diatur dalam UU. Selain itu karena masyarakat di Dayan Gunung ada istilah “peramak” atau mengambil nama anaknya yang pertama, padahal nama aslinya berbeda. “Kan kalau sudah nikah dan memiliki anak, biasanya dipanggil dengan nama anaknya yang pertama, dan ini yang kita temukan, serta teman-teman mengetahui itu sebenarnya”, kata jebolan Ponpes Nurul Bayan ini.
Selain itu, kata Abdul Karim, KPUD menerima DP4 itu dari pemerintah yaitu Depdagri ke Dukcapil KLU. Dan semua data itu sudah di croschek lagi. “Yang utama adalah daftar pemilih itu harus benar-benar valid dan akurat, sehingga kita butuh masukan dari semua pihak sebagai bentuk kebersamaan kita mengawal demokrasi di KLU. Saya juga berharap, khususnya di Kecamatan Bayan jumlah yang menggunakan hak suaranya harus tetap tinggi agar angka golputnya sedikit, dan ini merupakan bagian dari tugas penyelenggara untuk mensosialisasikannya”, tandas Abdul Karim.
Sementara camat Bayan yang ditemui terpisah minta kepada wajib pilih baik tim sukses ataupun relawan kedua pasangan untuk menciptakan Pemilukada ini aman, damai dan lancar. “Saya harapkan, agar Pemilukada KLU ini aman dan damai, serta bagi pelaksana Pemilukada baik PPK, PPS, Panwascam supaya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing”, harapnya.(lfm)


Editor : Nazila
SUARA REVOLUSI.COM- Ketua Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara Pajar Marta S.Sos, minta kepada pengawas Pemilukada mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa untuk selalu berkoordinasi dengan camat dan kepala desa.
"Kita minta kepada Panwas untuk tetap berkoordinasi dengan camat dan desa, karena mereka juga ikut serta memantau pelaksanaan Pemilukada, karena ia tahu permasalahan warganya di lapangan, agar semua wajib pilih dapat menyalurkan hak suaranya", kata Fajar Marta pada pertemuan koordinasi dengan para kepala desa dan camat se KLU di Tanjung kemarin.
Terkait dengan pendanaan, kata Fajar, KPUD KLU sudah menerima dana dari APBD murni sebesar Rp. 8 miliar ditambah dengan dana dari pemerintah pusat Rp. 3,5 miliar, sehingga total dana untuk pelaksanaan Pemilukada KLU Rp. 11,5 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemilukada oleh KPUD, PPK, PPS dan KPPS termasuk pengadaan pakaian bagi Linmas. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se KLU sebanyak 518 TPS yang tersebar di 33 desa yang ada di KLU.
Sekertaris Daerah KLU, Drs. H. Suardi dalam kesempatan tersebut menegaskan, bahwa Pemilukada ini dilaksanakan secara serentak di ratusan kabupaten/kota di Indoensia pada 9 Desember mendatang.
Pemilu serentak ini, lanjut Suardi merupakan instrumen terbaik. Karenanya ia mengajak untuk mewujudkan Pemilukada dengan baik terutama bagi para penyelenggara agar betul-betul netral dalam arti jangan sampai ikut politik praktis apalagi ikut kampanye.
Sementara Kapolres KLU, Rifa'i memaparkan hasil deteksi kerawanan konplik berada di beberapa kecamatan yaitu Bayan, Gangga dan Kecamatan Tanjung. Kerawan yang dimaksud seperti komplik antar kampung, antar pendukung, adanya keikutsertaan PNS, Kades dan perangkatnya, rawan perusakan alat peraga kampanye, unjuk rasa, dan rawan manypolitik.
Pengamanan Pilkada serentak untuk Lombok Utara, Kapolres akan menugaskan 222 Polisi ke semua TPS untuk ikut memantau penyelenggaraan pemilihan demi terlaksananya Pemilukada yang aman dan damai serta jangan sampai ketua KPPS tidak netral dan antisipasi adanya pemilih golput.
Kapolres KLU minta kepada tim pemenangan pasangan calon agar pada minngu tenang nanti semua atribut seperti baliho, sepanduk, umbul umbul dan stiker di cabut dan pada waktu minggu tenang tidak ada lagi kampanye terselubung atau menjalankan manypolitik. (lfm)


Editor : Daffa
SUARA REVOLUSI.COM- Kendati Data Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Utara sudah dilakukan rapat pleno penetapan pada minggu pertama bulan September 2015, namun masih banyak ditemukan data ganda dan warga yang belum terdaftar sebagai pemilih.
Akibatnya, puluhan masa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada KLU 2015 (JAMPPI) menggedor kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU 28/9. Kedatangan para aktivis ini dijaga ketat puluhan aparat keamanan.
Koordinator aksi, Hamdan dalam aksinya mengatakan, proses pemutakhiran data Pemilu mulai dari DP4 sampai pada DPSHP yang sudah berjalan terdapat berbagai masalah yang ditemukan, seperti banyaknya warga yang belum terdaftar di masing-masing desa dan banyaknya data ganda yang belum dihilangkan oleh oprator KPU.
Selain temuan tersebut, KPU juga dinilai tidak mengakomodir secara maksimal hasil dari pemutakhiran yang diserahkan oleh PPDP serta KPU belum maksimal menjalankan tugasnya sehingga menghilangkan nama wajib pilih lebih dari 200 orang dalam satu TPS seperti di TPS 5 Desa Pendua Kecamatan Kayangan.
Terkait dengan hal itu JAMPPI minta kepada KPU untuk lebih maksimal dalam melakukan tugas yang sudah ditetapkan dan menjadi sumpah jabatan selaku pelaksana Pilkada KLU.Selain itu KPU juga diminta agar bertindak netral dalam pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.
Sementara ketua KPUD KLU, Fajar Marta beberapa waktu lalu mengatakan, dari DPS yang ditetapkan jumlah pemilih 159.433. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah DPT pada Pilpres tahun lalu yaitu 177.104, ataupun dari jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) sebanyak 169.129.
Berkurangnya DPS, menurut Fajar, karena ditemukan identitas pemilih yang ganda ataupun yang meninggal, terjadinya perubahan identitas pemilih pada saat masih muda berubah ketika sudah menikah, dan beberapa penyebab lainnya.
Fajar juga menjelaskan, jumlah DPS ditetapkan menjadi DPT setelah diumumkan melalui Panitia PemungutanSuara (PPS) untuk diklarifikasi pada tanggal 3-9 September lalu. Sementara hasil klarifikasi itu akan menjadi DPSHP pada tanggal 1-2 Oktober bulan depan. (lfm)


Editor : Daffa
HL.Muttawali,SH mengatakan, UU yang baru tersebut merupakan pengganti UU nomor 8 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. “Ada sejumlah perubahan yang terjadi terkait dengan kepegawaian pada undang-undang yang baru ini,”katanya.
SUARA REVOLUSI.COM- Kedepan sudah tidak ada lagi yang namanya Honorer. Begitulah salah satu point perubahan pada Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi materi sosialisasi UU tersebut,Senin (28/9/2015), yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh Korpri  Setda di ruang rapat utama  Kantor Bupati.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Lombok Tengah, HL.Muttawali,SH mengatakan, UU yang baru tersebut merupakan pengganti UU nomor 8 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. “Ada sejumlah perubahan yang terjadi terkait dengan kepegawaian pada undang-undang yang baru ini,”katanya.
Diantara yang berubah tersebut lanjut Kabag Hukum, yakni mengenai batasan pension umur pegawai. Kalau pada UU Nomor 8 tahun 1974, umur pegawai 56 tahun dan pada UU nomor 5 tahun 2014 ini meningkat menjadi 58 tahun.”Namun itu berlaku untuk pegawai biasa, namun untuk eselon dua 60 tahun begitu juga dengan pegawai fungsional seperti yang dulu,”jelasnya.
Yang baru selanjutnya ungkap Kabag Hukum, ada istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dimana pegawai tersebut dikontrak setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dinas atau istansi yang membutuhkan. Dimana P3K itu merupakan pegawai professional yang dibutuhkan.”Ini sama dengan honorer yang sewaktu-waktu kontraknya juga bisa diputus bila tidak diperlukan lagi,”terangnya.
Arah UU ASN tersebut lanjut Kabag Hukum, menciptakan aparat sipil yang Profesional, sehingga dimunculkan istilah P3K yang diharapkan hanya akan merekrut aparat sipil yang professional. Dimana dalam rekrutment-nya sama persis seperti rekrutmen PNS.” Saat rekrutment juga ada tes dan syarat-syarat lainya sesuai dengan tenaga professional yang dibutuhkan,”pungkasnya. (lfm)


Editor : Nazila
Sumum
SUARA REVOLUSI.COM- Program Indonesia Pintar (PIP) kini mulai merambah ke Kabupaten Lombok Tengah. Program yang dulunya bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut bahkan sudah mulai dicairkan tahun ini kepada siswa-siswi sasaran penerima program.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah, Drs.H.Sumum,Spd.Mpd mengatakan, program tersebut saat ini sedang diupayakan agar tepat sasaran sehingga mekanisme pengusulan harus dilakukan sesuai dengan aturan.”Sesuai dengan petunjuk teknis, maka anak-anak didik yang berhak menerimanya yakni mereka yang masuk sebagai keluarga PKH,”Jelasnya, Senin (28/9/2015)
Pemerintah lanjut Kabid dikdas, menjamin siswa-siswi sasaran program mendapatkan bantuan dana dari program PIP tersebut. Karena data-data siswa penerima sudah jelas sesuai dengan aturan kementerian dan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.”Bagi sekolah-sekolah yang mendapat data PKH, maka sekolah tersebut mendapat kiriman Kartu Indonesia Pintar. Pihak orang tua, kepala dusun dan pihak lainya juga diharapkan aktif melaporkan kalau warganya masuk dalam keluarga PKH,”Terangnya.
Tahun ini lanjut Kabid Dikdas, sebesar 60 persen anggaran yang ada dipusat yang diperuntukkan untuk PIP tersebut belum bisa dicairkan karena belum ada data penerimanya. Hal tersebut akibat dari data siswa-siswi penerima program tersebut dari seluruh Indonesia belum mencukupi.”Untuk itu kita mendorong pihak sekolah untuk mengusulkanya melalui format usulan sekolah. Namun saat ini kita belum mendapatkan jumlah kuota untuk Kabupaten Lombok Tengah dari usulan format sekolah itu,”jelasnya.
Bantuan dana PIP tersebut tandas Kabid Dikdas, harus tepat sasaran dan tidak diinginkan disalurkan dengan bagi rata. Artinya bagi mereka yang menerima maka itulah yang diberikan sesuai dangan nama data penerima. “Untuk penerima melalui Dapodik sudah bisa dicairkan, dan proses pencairanya sebenarnya langsung oleh siswa sendiri. Namun olkeh pihak Bank hal itu tidak memungkinkan dan akhirnya diwakili pihak sekolah,”pungkasnya. (lfm)
L.Aswantara
SUARA REVOLUSI.COM- Hingga saat ini pihak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, belum melakukan audit terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu akibat dari berbagai aturan yang ada seringkali berubah. Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Lombok Tengah. HL.Aswantara.SH, Senin (28/9/2015)
Begitu juga dengan LKPJ Desa Labulia yang saat ini sedang disoroti oleh warganya lanjut Inspektur, pihaknya belum mengetahui pasti. Karena hal itu saat ini bukan menjadi ranah Ispektorat untuk melakukan tindakan.”Inspektirat bukan bagian dari pihak yang menandatangni dokumen APB-des. Untuk itu jelas kita tidak mengetahui hal itu dan bukan menjadi ranah kami,”katanya.
Begitu juga dengan siapa yang berhak dan diakui sebagai ketua Badan permusyawaran Desa (BPD) semuanya ada di BPMD. Sementara terkait dengan LKPJ tahun 2014 belum melakukan audit. Hal ini akibat dari banyaknya aturan yang sering berubah-ubah disaat aturan itu akan meulai dilaksanakan.”Jangankan saya yang ada dibawah, yang dipusat sana saja pusing dengan berbagai aturan yang berubah ubah ini,”tandasnya.
Yang saat ini yang menjadi masalah dan menjadi bagai gunung es lanjut Inspektur, terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya mencapai Rp.1 miliar lebih yang dikucurkan ke desa. Menurutnya terjadi ketimpangan pada proses mulainya diberlakukan program tersebut.”Ini aturanya belum siap, malah dananya sudah digelontorkan. Ini malah tambah bikin pusing,”ujarnya.
Untuk itu lanjut Inspektur, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa saat ini cara ampuhnya yakni dengan melakukan musyawarah dan mufakat dengan seluruh unsure dan element di desa tersebut. Baik dengan Kades,LKMD dan juga BPD.”Jadi sebelum dibawa ke yang lebih atas alangkah baiknya dirembuk dulu dengan unsure masyarakat disana,”imbaunya. (lfm)


Editor : Daffa
Tamrin
SUARA REVOLUSI.COM- Dana Sertifikasi Guru sebesar sekitar Rp.45 miliar lebih telah masuk ke kas daerah Kabupaten Lombok Tengah. Namun dana itu tidak bisa lekas dicairkan karena tersangkut masalah Surat Keputusan (SK) guru penerima dana. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dikpora Lombok tengah, HM.Tamrin,Spd, Senin (28/9/2015)
Selain itu, untuk Tambhan Penghasilan (Tamsil) untuk guru juga sudah masuk ke kas daerah sebesar kurang lebih Rp.5 Miliar. Pencairan dana tersebut lanjut Tamrin, sangat bergantung pada SK pencairan dana tersebut yang berasal dari kementerian terkait.”Jadi sekarang ada SK menteri itu maka sekarang juga bisa dicairkan,”jelasnya.
Untuk guru-guru pendidikan dasar lanjut Tamrin, SK Kementerian penciaran dana sretifikasi itu keluar per semester. Berbeda dengan SLTA dan TK SK-nya keluar sekali dalam setahun. Adapun jumlah guru SD-SMP yang menerima sertifikasi itu jumlahnya sekitar 4000-an orang guru.”Masing-masing guru bisa menerima dana sertifikasi hingga Rp.12 juta. Sesuai dengan gaji pokonya, semisal guru golongan 4 saja gaji pokoknya sudah mencapai Rp.4 juta,”ungkapnya.
Oleh karnanya lanjut Tamrin, tidak ada guru-guru sekarang yang boleh malas melakukan tugasnya. Karena tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera. Karena penghasilan atau honornya sudah sangat besar disbanding dengan pengahsilan warga kebanyakan di Indonesia.”Tidak ada alasan lagi bagi guru sekarang untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan tugasnya,”pungkasnya. (lfm)


Editor : Daffa
Suhaili FT
SUARA REVOLUSI.COM- Calon Bupati Petahana sekaligus Bupati Lombok Tengah,HM.Suhaili,FT.SH.MM menanggapi adanya selebaran gelap berbau Kampanye Hitam yang memojokkan dirinya. Yang terpenting menurut Suhaili, pihaknya jangan sampai terprofokasi oleh kampanye hitam tersebut. Demikian dikatakan Suhaili,FT beberapa waktu lalu kepada sejumlah wartawan.
Bagi dirinya Lanjut Bupati, hal-hal seperti itu seperti menjadi makananya sehari-hari. Untuk itu ia sudah biasa dengan berbagai serangan yang selama ini datang dari berbagai pihak yang memojokkan dirinya.”Santai saja, biarkan saja. Yang terpenting kita jangan sampai terprofokasi,”katanya.
Selebaran yang disebar oleh orang yang tidak jelas itu lanjut Suhaili, sebaiknya dijadikan motivasi dan dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik. Disamping itu, melatih diri untuk selalu berfikir positif terhadap segala hal yang terjadi saat ini.”Ya kita berfikir positif saja. Kalau apa yang disampaikan itu tidak benar, itung-itung untuk menghapus dosa,”lirihnya.
Walau kampanye hitam itu tindak pidana lanjut Suhaili, dirinya tidak tertarik untuk mempermasalahkan hal tersebut. Yang terbaik baginya saat ini, yakni bagaimana focus melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang tinggal hanya beberapa minggu saja.”Tidak usah dibesar-besarkan. Itu memang pelanggaran berat, tetapi buat apa menghabiskan tenaga dan pikiran untuk hal-hal seperti itu. Kita doakan saja pelakunya sadar,”pungkasnya. (lfm)


Editor : Nazila
SUARA REVOLUSI.COM- Senaru yang berarti sinar aru merupakan sebuah nama desa yang terletak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Desa yang terletak di kaki rinjani ini memiliki kelebihan bila dibadingkan dengan desa-desa lainnya di KLU. Karena disamping sebagai pintu gerbang pendakian ke Rinjani, juga memiliki beberapa obyek wisata yang indah dan menawan.
Tidak heran, bila banyak para wisatawan mancanegara maupun lokal yang datang berkunjung menikmati keindahan desa Senaru. Karena selain dapat menikmati wisata air terjun Sindang Gila dan Tiu Kelep, juga para pengunjung dapat berwisata di rumah adat senaru sambil menikmati kebun kopi yang hijau ranau milik warga setempat.
Bagi pengunjung yang ingin berkeliling ke beberapa obyek wisata alam dan wisata budaya, dapat menggunakan jasa para guide yang tegabung dalam kelompok “Panorama Work”, yang setiap saat siap mengantar para pengunjung ke beberapa tempat wisata, seperti rumah adat Senaru, Air Terjun Tiu Kelep, menikmati pemandangan Bangket Bayan, Masjid Kuno Bayan dan rumah adat tradisional Desa Karang Bajo.
Di Balai adat Senaru, wisatawan dapat melihat rumah yang cukup unik, yang lantainya dari tanah liat dengan pagar bedek dan atap daun rumbia yang cukup sejuk karena dikelilingi pohon kayu besar yang rindang. Masyarakat adatpun akan menyambut setiap pengunjung dengan ramah. Dan dari tempat ini, jika mata mengarah ke luar, akan tampak pohon-pohon kopi milik warga.
Jika sudah puas menikmati keunikan rumah adat, para guidepun akan mengantar ke Air Terjun Sindang Gila. Di tempat ini dapat disaksikan butiran-butiran air terjun laksana embun di pagi hari. Sebagian masyarakat meyakini bahwa air terjun ini dapat mengobati pegal-pegal linu atau penyakit reumatik. Wallhu’alam.
Dan obyek wisata yang dimiliki Desa Senaru yang tidak kalah menariknya adalah Air Terjun Tiu Kelep yang terletak sekitar satu kilo meter dari Air Terjun Sindang Gila. Air Terjun ini memiliki kolam renang yang alami. Dan bila pengunjung mandi, konon bisa awet muda dan enteng jodoh bagi pemuda atau pemudi yang sulit mendapat pasangan hidup.
Bila merasa sudah puas menikmati keindahan alam dan air terjun, para guide pun akan mengantar wisatawan ke Bangket Bayan yang membentang luas dan berdekatan dengan hutan adat. Dari Bangket Bayan ini jika mengarahkan pandangan ke selatan akan tampak laut lepas berwarna keputih-putihan.
Tentu perjalanan para pengunjung tidak akan lengkap rasanya, sebelum mendatangi masjid Kuno Bayan yang dibangun ratusan tahun silam. Masjid yang berdiri di sebuah bukit kecil ini dikelilingi beberapa kuncup makam para penyebar agama Islam di Bayan. Keunikan masjid kuno ini, disamping atapnya terbuat dari santek ( bambu) juga lantai masjidnya masih tetap seperti dahulu kala yakni dari tanah liat, tanpa tersentuh semen sedikitpun.
Dan sekitar 200 meter dari tempat ini, pengunjung dapat menikmati rumah unik yang dikenal dengan sebutan rumah adat tradisional gubug Karang Bajo. Rumah inipun ditempati oleh para toak lokak (tetua), pemangku, dan para tokoh adat setempat.
Keindahan wisata alam dan budaya yang dimiliki Senaru dan Bayan, tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, dan setiap pengunjung yang datang mengaku puas menikmati keindahan obyek wisata yang dimiliki Lombok Utara ini. (Lombokfm)



Editor : Daffa
Asisten Administrasi Setda Loteng, H. Nursiah,S.Sos.M.Si selaku pembina kepegawaian  sedang menjelaskan amat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di dampingi Kepala Bagian Hukum, H.Mutawalli,SH.MH.

SUARA REVOLUSI.COM- Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lombok Tengah Mengelar Sosialisasi Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di ikuti oleh SKPM Lingkup Pemda Loteng yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Loteng.

Bupati Lombok Tengah yang di wakili Asisten Administrasi Setda Loteng, Nursiah,S.Sos,M.Si mengatakan mengapresiasi korpri dalam  penyelengaraan sosialisasi ini suapaya sosialisasi tersebut bisa di tindak lanjuti di tingkat SKPm masing-masing agar apa yang menjadi keingian dari undang-undang ASN ini bisa di terapkan secara maksimal dari tingkat paling bawah samapai yang tertiunggi, "Kepala sub bagian kepegawaian di masing-masing SKPM harus berperan aktif  serta berkoordinasi mengenai kegingian dari undang-undang ASN tersebut," tegasnya.

Peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
 Lanjut Nusiah,undang-undang ASN ini di buat dengan pertimbangan UU no. 8 tahun 1974, UU no. 43 tahun 1999 dengan dinamika yang masih di nilai belum bisa mengatur disiplin pns dengan tantangan luar indonesi, maka itulah terbentuk ASN bagi PNS maupun luar PNS. Katanya Nursiah pada saat  menbuka secara resmi acara ssosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2014, senin (28/9/2015)

Peserta sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 teridi dari seluruh satuan kerja pelayan masyarakat (SKPM) lingkup pemerintah daerah lombok tengah serta yang menjadi narasumber adalah Asisten Administrasi selaku pembina kepengawaian dan kepala bagian hukum setda loteng H.Mutawalli. (SR 01)
SUARA REVOLUSI.COM- Puluhan tokoh adat Desa Bayan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara pada Pemilukada pada 9 Desember 2015 mendatang mengarahkan dukungan ke pasangan calon nomor 2 yaitu Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH dan Sarifudin, SH atau NASA.
Hal tersebut dikemukakan sesepuh adat Desa Bayan, Raden Asjanom ketika ditemui dikediamanya di Bayan Timur.
Menurut Raden Asjanom, pasangan NASA adalah pasangan muda yang cukup energik dan memiliki integritas tinggi dan sanggup membangun daerah Lombok Utara lima tahun kedepan.
Karenanya, dia minta kepada semua partai pengusung palon NASA dan tokoh-tokoh adat untuk bersama-sama berjuang mensukseskan pasangan ini untuk menjadi bupati dan wakil bupati KLU.
Sementara calon wakil bupati KLU, Sarifudin yang ditemui terpisah mengucapkan terima kasih kepada semua tokoh adat yang ada di Desa Bayan serta minta agar perbedaan dukungan dalam Pilkada mendatang tidak sampat terjadi perpecahan antar sesama.
Dengan adanya dukungan dari semua lapisan masyarakat ini termasuk dari para tokoh adat, dirinya yakin bahwa paslon NASA yang mendapat nomor 2 ini optimis akan memenangkan Pemilukada KLU.(Lombokfm)


Editor : Nazila
SUARA REVOLUSI.COM- Lebaran yang digelar komunitas adat wetu telu Bayan Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara yang berlangsung, minggu ( 27/9/2015) kemarin di masjid kuno Bayan Beleq dihadiri 44 kiyai yang terdiri dari kiyai lebe, kiyai ketip, kiyai santri dan penghulu adat.
Kasianom, salah saorang kiyai Karang Bajo mengatakan, lebaran adat Idul Adha tahun ini dimulai lebih pagi daripada biasanya. Ini didikarenakan para jama’ah shalat Idul Adha, datang pukul 07.00 wita sehingga acara shalat dan khutbah berlangsung pukul 08.00 – 09.30 wita.
Sementara yang bertindak sebagai imam shalat adalah kiyai lebe dan khatib Amaq Kanto, kiyai dari Dusun Sembulan Desa Bayan. Khutbah yang menggunakan bahasa arab tersebut pada intinya menceritakan tentang pengurbanan Nabi Ibrahim dan Ismail as.

Seusai membaca khutbah acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman dan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan penyembelihan hewan kurban sendiri dilaksanakan di masing – masing kampug komunitas adat Wetu Telu.
Pantauan Radio Lombok FM menunjukkan, bahwa pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha dimasjid kuno Bayan yang terletak diatas sebuah bukit tersebut, berjalan lancar dan khidmat.(Lombokfm)


Editor : Fatma
Mustahik
SUARA REVOLUSI.COM- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labulia hasil Resafle, Mustahik membantah adanya dualism kepemimpinan BPD didesanya. Pergantian Ketua BPD yang lama ke yang baru sudah sesuai dengan aturan dan telah disetujui oleh seluruh anggota BPD.
Mustahik lebih jauh menuturkan, sekitar tahun 2013 silam, Ketua BPD Desa Labulia yang baru dilantik, ia adalah saudara Haramaen yang secara sah telah dipilih oleh seluruh anggota BPD yang dilantik oleh Bupati Lombok Tengah,HM.Suhaili,FT.SH.MM di Kuta Pujut.”Tetapi dalam perjalananya, Haramaen sebagai Ketua BPD tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ketua karena kesibukanya. Beliau itu punya banyak usaha dan mobilisasinya sangat tinggi,”ungkapnya pada Sabtu (26/9/2015) kemarin.
.
Pihak BPD melalui seluruh anggotanya yang berjumlah 11 orang lanjut Mustahik, kemudian melakukan haknya untuk melakukan resafle kepemimpinan BPD. Musyawarah dilakukan dirumahnya pada malam hari yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD.”Jadi kami rapat dimana saja tidak menjadi masalah, asal sesuai dengan kesepakatan. Waktu itu ketua BPD yang lama yakni Haramaen juga ikut hadir,”jelasnya.
Sesuai hasil musyawarah itu tandas Mustahik, maka jelas siapa ketua BPD yang saat ini sah dan bekerja. Sejak saat itu, dirinya kemudian menandatangani seluruh dokumen pembangunan desa Labulia yang diperlukan tanda tangan dari pihak BPD.”Selama ini tidak ada masalah dengan tanda tangan saya. Kalau memang saya sebagai ketua BPD tidak sah tentu saja tanda tangan kami dipermasalahkan,”tandasnya.
Saat ditanya mengenai keabsahan kepengurusan BPD tersebut, Mustahik menjelaskan kalau dirinya sebagai ketua BPD yang baru tidak diperlukan campur tangan kabupaten. Karena, saat dilantik Bupati tahun 2013 silam di Kuta Pujut, yang dilantik seluruh anggota BPD.”Jadi cukup dengan berita acara musyawarah saja, dan semuanya menjadi sah dan jelas dan tidak ada dualisme kepemimpinan BPD desa Labulia,”tegasnya. (Lombokfm)


Editor : Fatma
SUARA REVOLUSI.COM- Tidak biasanya puluhan warga dan tokoh masyarakat Desa Labulia Kecamatan Jonggat pada Sabtu (27/9/2015) gelar rapat di Aula Kantor Desa setempat, mendiskusikan salah seorang warga mereka yang akan menikah. Namun pada hari itu, mereka harus rapat karena ada masalah yang dinilai sangat besar yang menghalangi pernikahan tersebut. Sang pengantin wanita, harus segera berangkat ke Jepang.
Ketua Rukun Tetangga (RT) Dasan Batu Bawi Desa Labulia, Lalu Sautim pada Sabtu (27/9/2015) kemarin.
menuturkan, salah seorang warganya bernama Andi Zamroni yang beberapa waktu lalu hendak menikahi salah seorang warga lainya bernama Baiq Yulia Anita.”Mereka saling mencintai, namun ada masalah yang dinilai pihak keluarga perempuan masalah besar sehingga proses pernbikahan mereka harus ditunda,”ungkap Lalu Sautim memulai ceritanya kepada Lombok FM.
Sang pengantin wanita yakni Baiq Yulia Anita, harus segera berangkat ke Jepang karena visa dan sesuai kontrak kerjanya harus segera berangkat ke Jepang sebagai Tanaga Kerja Wanita (TKW) dinegara tirai bamboo tersebut.”Kalau sang pengantin wanita tidak berangkat, maka ia akan didenda senilai Rp.200 juta. Inilah yang membuat pihak keluarga wanita bersikeras menunda pernikahan mereka,”Tuturnya.
Disisi lain lanjut Lalu Sautim, sesuai dengan adat dan istiadat serta normanorma yang berlaku, pernikahan itu harus segera dilakukan dan tidak bisa ditunda lagi. Karena sang pengantin wanita sudah begitu lama berada dirumah sang pengantin laki-laki.”Namun memang, berbagai prosesi adat seperti Nyelabar dan lainya, selama ini tidak pernah mau diterima oleh pihak keluarga pengantin wanita. Ini menjadi jalan buntu,”katanya.
Untuk mengurai masalah tersebut, akhirnya pihak Bhabinkamtibmas Desa Labulia, berinisiatif mencari jalan keluarnya dengan mendiskusikan masalah tersebut di kantor desa dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.”Kami melihat dari sisi umur, kedua insane berbeda jenis yang saling mencintai ini sudah cukup umur dan sudah bisa melakukan pernikahan,”ujar Brigadir Lalu Rahman Hakim, selaku Bhabinkamtibmas Desa Labulia.
Dengan adanya pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat serta kedua belah pihak keluarga penganti n itu, bisa dicari jalan terbaik demi masa depan pasangan calon pengantin yang hendak menikah tersebut.”Semoga saja dengan rapat ini, nanti ditemukan jalan keluarnya katanya. Dan maaf, rapat ini tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh tokoh dan keluarga yangbersangkutan saja. Ini kesepakatan mereka. Hasilnya nanti kami sampaikan bila diperbolehkan,”tandas Brigadir Lalu rahman Hakim.(Lombokfm)
SUARA REVOLUSI.COM- Kecamatan Bayan yang terletak diujung timur Kabupaten Lombok Utara diprogramkan akan menjadi kecamatan sehat 2016 mendatang.
Demikian dikatakan, Kepala Puskesmas Kecamatan Bayan, H. Husnul Ahadi pada acara Rapat Kerja Kedehatan Daerah (Rakerkesda) di Bay Marina Medana Kecamatan tanjung kemarin.
Menurut Husnul, program tersebut diyakini akan berjalan, karena mengingat di 9 desa yang ada di Kecamatan Bayan sudah menjadi desa siaga aktif dan meningkat menjadi desa siaga purnama. Selain itu semua desa sudah memiliki forum kecamatan sehat.
Langkah untuk menuju kecamatan sehat sudah dilakukan seperti pemetaan kegiatan lingkungan tingkat desa, pelatihan teknis pemicuan, monev pasca pelatihan, membuat jambanisasi dan kegiatan lainnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Benny Nugroho s. mengatakan, pemerintah KLU perlu merencanakan pembangunan kesehatan yang integral dan sinergitas untuk mencapai kecamatan sehat tahun 2016.
Upaya kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatn yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan keterjangkauan, kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga mampu pengantisipasi perubahan, perkembangan, masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan.
Beny mengaku, tantangan dan permasalahan pembangunan kesehatan semakin berat dan kompleks bahkan terkadang tidak terduga , sehingga penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahunan dan tehnologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong pran serta aktif masyarakat.
Rakerkesda, kata Beny merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan bertujuan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan serta menyusun perencanaan pembangunan kesehatan yang integral dan sinergis,
Ia berharap dengan Rakerkesda ini dapat meningkatkan kordinasi, komunikasi dan informasi antar dinas Kesehatan dengan sektor terkait dan Puskesmas se Lombok Utara dalam rangka meningkatkan mutu pembangunan kesehatan yang lebuh baik. (Lombokfm)


Editor : Daffa
Masyarakat Bergotong Royong  membangun jalan baru yang ada di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan.
SUARA REVOLUSI.COM- Pemerintah Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara membuka jalan usaha tani sepanjang 300 meter di Dusun Pelabupati. Pembukaan jalan ditersebut dikerjakan warga dengan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Desa Karang Bajo Kertamalip, mengatakan, jalan baru yang dibuka merupakan akses jalan yang sangat dibutuhkan oleh petani, mengingat semua proses mulai dari pengangkutan pupuk ataupun hasil panen petani harus mengeluarkan biaya dua kali yaitu biaya pengangkutan ke pinggir jalan dan biaya membawanya ke sawah petani.
Dikatakan, jalan usaha tani Pelabupati sudah diupayakan sejak Karang Bajo dimekarkan pada tahun 2004, namun baru tahun 2015 ini bisa terwujud. Pembangunan jalan tani ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa ( RPJMD).
Sementara jalan usaha tani sepanjang 2 km sudah dibangun tahun 2014 yang didanai PNPM MP3KI, dan kini sedang diusahakan untuk pengaspalannya. (Lombokfm)

Editor : Nazila
SUARA REVOLUSI.COM- Meningkatkan minat baca di masyarakat di sekitar Desa Aikmual, Rumah Baca (RB) Asma Nadia yang diketuai oleh Wahyuning Sukmawati akhirnya diresmikan.
Bertempat di kediaman Wahyunig selaku ketua Rumah Baca, acara peresmian RB ini dihadiri kepala UPT Perpustakaan Dikpora Loteng, M Zohran SPd, Kepla Desa Aikmual, Sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan ratusan anak-anak di sekitar Dusun Penaban, Kampung Aik Goak Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, NTB yang menjadi anggota RB ini.
Dikatakan perempuan yang akrab disapa Ning ini, RB ini merupakan program sumbangan dari Asma dan Nadia yang merupakan penulis yang cukup terkenal di dunia tulis menulis tingkat nasional.
“Alhamdulillah, ini yang pertama di NTB,” ujarnya pada saat memberi sambutan pada acara peresmian RB ini, juma’at (25/9/2015).
Ditambahkan, perjuangan pihaknya untuku mendapatkan bantuan ini berasal dari kondisi sosial masyarakat saat ini yang minat bacanya masih sangat rendah. Bahkan terkadang minat baca masyarakat, terutama para siswa dan remaja usia sekolah sering kalah dengan perkembangan gadet dan sudah melupakan buku.
Diceritakan, setelah dua kali mengirim proposal via email ke Asma Nadia atau dalam jangka waktu satu tahun, barulah RB ini bisa diberikan bantuan. Hal ini bisa dimaklumi karena semua daerah juga mengirim proposal yang sama.
Mengenai bantuan yang diberikans, Ning mnegatakan, pihaknya hanya dibantu dengan droping buku sekitar 150 judul buku baru, teridiri buku pelajaran, buku pelajaran hingga buku bacaan umum. Smentara total bantuan yang diberikan lebih dari 500 eksemplar buku.
Untuk saat ini, lanjut dia, hal yang paling dibutuhkan untuk mengembangkan RB yang diklaim sebagai RB bantuan Asma Nadia pertama di daerah Loteng dan NTB ini adalah wujud nyata dari kepedulian pemerintah daerah berupa suntikan bantuan tambahan buku dan sedikti bantuan dana untuk operasional.
“Kami mengharap agar rumah baca ini bisa berkembang, tidak hanya di lingkungan ini, tetapi minimal di tingkat desa, apalagi kalau bisa itngkat kecamatan nantinya,” imbuh Ning.
Sementara itu, Kepala Desa Aikmual, Asrorul Hadi,S.Pdi yang berkesempatan hadir dalam acara ini mengatakan, pihaknya memberi apresiasi yang sangat tinggi atas usaha keras para remaja yang telah membanguna kerjasama dengan sejumlah pihak sehingga bisa terbentuk RB seperti saat ini.
Asrorul berjanji, pemerintah desa akan memberi support penuh kepada RB ini sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Bahkan, bisa jadi nantinya, RB ini akan menjadis RB rujukan ketika ada program desa membuat RB di sejumlah dusun ataupun kampung.
“Pemerintah desa siap mensuport rumah baca ini agar bisa terus berkembang. Ini sangat positif bagi masyarakat sekitar terurama bagi anak-anak yang masih sekolah,” ujarnya.
Sementara Kepala UPT Perpustakaan Dikpora Loteng, M Zohran dalam sambutannya mengatakan, pihak UPT Perpustakaan saat ini masih dalam tahap berbenah. Kendati demikian, pihaknya siap memberikan support tambahan buku bagi RB ini.
“Walaupun nanti bukunya tidak baru, tapi masih bagus untuk dibaca, bisa diambil dikantor nanti,” kata Zohran memberi harapan.
Untuk saat ini, lanjut dia, pihak UPT memang sedang berusaha meningkatkan minat baca masyarakat, baik melalui mobil pintar dan perpustakaan desa dan rumah ibadah. Adanya RB ini, dikatakan sangat membantu program yang saat ini seang dijalankan oleh UPT perpusatakaan saat ini.(SR 01)















SUARA REVOLUSI.COM- Rumah Baca Asmanadia yang di resmikan oleh Kepala Dikpora yang di wakili UPT Perpustakan, Zohran,S.Pd meresmikan rumah baca asmanadia yang ada di Desa Aikmual Kabupaten Lombok Tengah, NTB, jum,at (25/9/2015).





Ary Wahyudi
SUARA REVOLUSI.COM- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, Ary Wahyudi,SH.MH, mencak-mencak bantah tudingan pihaknya gelembungkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pihaknya sedang melakukan pembersihan DPS yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Ketua KPU Lombok Tengah, Ary Wahyudi,SH.MH menanggapi kecurigaan yang dilontarkan oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB terhadap DPS itu, beberapa waktu lalu.
Ary Wahyudi menegaskan, kalau saat ini KPU sedang benar-benar bekerja mencapai target agar DPS tersebut bisa selesai di veifikasi hingga tanggal 2 oktober 2015. Hingga saat ini, staf dan petugas di KPU sedang melakukan pemutakhiran data DPS tersebut.”Mari sini lihat di aula itu, kita sedang bekerja melakukan pemutakhiran data. Biar kalaian tahu kalau kita sedang bekerja,”Ujar Ary Wahyudi sembari mengajak wartawan ke Aula KPU pada Rabu (23/9/2015).
Bagaimana bisa pihak KPU dituduh melakukan penggelembungan jumlah DPS sementara saat ini lanjut Ary Wahyudi, pihaknya sedang melakukan proses pemutakhiran data sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jadi pada proses ini, nama-nama yang ganda itu semuanya akan dibersihkan. Apa motivasinya kami akan melakukan penggelombungan DPS seperti tuduhan mereka itu,”bantah Ary.
Dijelaskan Ary, DPS yang ada saat ini berawal dari DP4 yang telah diterima pihaknya dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang diturunkan oleh mendagri ke bawah dalam hla ini ke KPU. Itulah yang kemudian dimutakhirkan berdasarkan dengan DPT Pemilihan Presiden (Pilpres).”Nah DPT pilpres dan DP4 yang dikeluarkan pemda itu yang kita sandingkan untuk dimutakhirkan,”terangnya.
Berapapun penambahan atau pengurangan yang saat ini faktanya terlihat pada DPS tandas Ary Wahyudi, pada prinsipnya saat ini pihaknya sedang melakukan proses pembersihan sebelum menuju ke DPT. Untuk itu bila ada pihak yang saat ini menilai DPS tidak wajar kata Ary merupakan hal yang sangat lumrah.”Namanya juga public berhak menilai, kita berterimakasih telah dikoreksi dan diberikan masukan,”katanya.
Untuk itu lanjut Ary, pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang menemukan adanya pemilih ganda yakni satu Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ternyata memiliki banyak nama untuk disampaikan ke petugas PPS setempat.”Bisa juga dilaporkan ke Panwas atau langsung ke kami agar kita bisa sandingkan data kita,”imbuhnya.
Dengan tegas Ary Wahyudi, membantah tudingan kalau KPU tidak Independent dan melakukan rekayasa dengan cara melebihkan jumlah pemilih untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015.”Apa kepentingan saya mau gelembungkan pemilih,”kelitnya.
Yang saat ini menjadi kendala lanjut Ary, banyaknya warga yang namanya masuk ke DPS yang sudah meninggal dunia. Hal ini akibat dari belum dilaporkanya warga yang wafat itu ke pihak terkait. Inilah yang kemudian juga dipersalahkan ke pihak KPU.”Yang meninggal hari ini, dua minggu yang lalu atau bahkan 3 bulan yang lalu belum dilaporkan ke kades. Jadi kalau ditanya wajar tidak wajar, yang jelas kami bekerja nyata,”Pungkasnya. (Lomokfm)



Editor : Daffa