Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

» » Dr. H. Ainuddin,SH,MH Membawa DPD HPI NTB Go Nasioanl


suara revolusi 06.49.00 0

Dr. H. Ainuddin,SH,MH 
SUARAREVOLUSI-Asosiasi tour guide NTB yang terhimpun dalam organisasi Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI NTB) akan segera mengadakan musyawarah daerah (Musda) dalam menentukan nahkoda baru lima tahun kedepan periode 2018-2023 tanggal 9 juli 2018 mendatang di Mataram. Sejauh ini ada dua kandidat yang akan maju menjadi calon ketua DPD HPI NTB diantaranya Uji Gaffar,S.Pd dengan mengusung jargon Sehati dan Dr. H. Ainuddin yang merupakan calon petahana dengan jargon Seyawa Ah.

Silaturrahmi dan buka bareng bersama tour guide DPD HPI NTB yang diadakan di Lesehan Asri Praya jumat 25 mei 2018 Dr. H. Ainuddin  memaparkan visinya dalam membawa HPI go nasioanl. Dr. H. Ainuddin merupakan ketua DPD HPI NTB yang mempunyai dua kepakaran keilmuan tidak hanya sebagai seorang professional tour guide akan tetapi juga pakar hukum lulusan Universitas Mataram. Berkat perjuangan tanpa hentinya mampu memperjuangkan produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) no 4 tahun 2016 tentang pramuwisata.

Perda no 4 tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memproteksi pekerja lokal khsusnya tour guide.  Semua agent wisata yang membawa tamunya menggunakan bis dari luar daerah  atau biasa disebut overland yang melakukan perjalanan wisata  ke NTB wajib menggunakan jasa tour guide berlisensi HPI sebagai pemandu selama berada di NTB.Tidak hanya bagi agent  di luar NTB yang melakukan perjalanan wisata di pulau Lombok khususnya akan tetapi juga agent wisata yang ada di NTB wajib menggunakan jasa tour guide ketika membawa tamunya menggunakan mode transportasi bis dan sejenisnya. Perda no 4 tahun 2016 mempunyai sanksi berat bagi para agent yang tidak menggunakan tour guide selama perjalanan wisata di Lombok NTB yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 14 dengan ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat contoh nya di Australia salah satu tempat wisata taman yang begitu luas tidak lagi menggunakan jasa tour guide akan tetapi menggunakan electronic assisten guide. Electronic assisten guide ini mampu menjelaskan tempat-tempat dimana wisatawan itu berkunjung tutur Dr. H. Ainuddin. Sehingga tambahnya kita tidak menginginkan hal itu terjadi di NTB oleh karena itu kita harus buat peraturan yang mengatur masalah itu sehingga lahan atau bidang pekerjaan seorang tour guide tidak diambil alih oleh teknologi sehingga dengan Perda itulah kita terlindungi.

Ikhtiar Dr. H. Ainuddin tidak berhenti pada Perda saja dalam memproteksi pekerja lokal atau tour guide akan tetapi perjuangan terus berlanjut dengan payung hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-undang. Alhamdulillah tuturnya saya sudah menyusun naskah akademik RUU tentang pramuwisata yang nantinya akan menjadi sebuah undang-undang dan produk hukum yang disahkan oleh DPR RI. Seorang tuor guide lanjutnya nantinya akan menjadi sebuah profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Advokat Indonesia (IAI) dll. Yang di akui sebagai sebuah profesi secara nasional tuturnya. Acara silaturrahmi dan Buka Bareng diakhiri dengan foto bersama semua Tour guide yang hadir.(SR01)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar

Leave a Reply