Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

» » SAATNYA REFORMASI SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN INDONESIA


suara revolusi 16.51.00 0

Agus Fianuddin
(Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Se-Indonesia)

SUARAREVOLUSI-Ujian Nasional (UN) 2018 sudah kita lewati tentunya sebagian besar peserta mengalami tromatik, memunculkan kekesalan, hingga lelucon yang menyinggung penyelenggara, yaitu kementerian atau dinas terkait setelah mengikuti UN dikarenakan soal yang sulit dan penyelenggaraan UN dengan gaya baru, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer disingkat dengan UNBK. Kondisi tersebut menjadi pengalaman berharga buat pemangku kebijakan di tahun berikutnya dan beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan UN 2019. Sejak masa awal kemerdekaan hingga kini, setidaknya ada enam jenis ujian akhir yang harus dijalani pelajar Indonesia diujung masa studinya. Berikut sejarah ujian akhir dari masa ke masa, pada tahun 1950-1960-an namanya Ujian Penghabisan dan tes dalam bentuk esai; tahun 1965-1971dikenal dengan Ujian Negara dan tes dalam bentuk esai; tahun 1972-1979 namanya Ujian Sekolah dan tes bentuk esai; 1980-2000 namanya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) dan EBTANAS dan bentuk tes pilihan ganda dan esai; tahun 2000-2004 namanya Ujian Akhir Sekolah (UAN) tes pilihan ganda berbentuk Lembar Jawaban Komputer (LJK); tahun 2005-2017 diganti menjadi UN berbentuk tes pilihan ganda menggunakan LJK dengan standar nilai berbeda-beda dari tahun ke tahun; dan tahun 2018 UN dengan tes berbentuk pilihan ganda menggunakan komputer, namanya UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). UN dulunya menggunakan lembar jawaban (LK) berubah menjadi Lembar Jawaban komputer (LJK) dan sekarang berubah menjadi UN BK. Menurut penulis pelaksanaan penilaian pendidikan di Indonesia dari tahun ketahun substansinya relatif sama yaitu melalui UN, hanya yang berubah medianya saja.

Indonesia juga sudah hampir 11 kali perganitian kurikulum sejak tahun 1947 atau dikenal dengan Rentjana Pelajaran 1947 dan mulai di terapkan pata tahun 1950, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013 dan kurikulum 2015, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 2013. Bergantinya media penilaian dan kurikulum apakah berpengruh pada kualias pendidikan di Indonesia?. Kenyataannya permasalahan pendidikan Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Masalah dilapangan yang kita hadapi adalah (1) di ajang Nasional, problematika UN dari tahun ketahun menjadi momok menakutkan bagi siswa, (2) di ajang Internasional, literasi siswa Indonesia dibawah rata-rata baik literasi matematika, saint dan bahasa seperti yang dilaksanakan oleh The Third International Mathematics Science Study (TIMSS) dan Programme for International stutent  Assessment (PISA). Melihat dua permasalahan tersebut maka pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia hanya mampu merubah media penilaian dan kurikulum pendidikan tetapi belum mampu merubah substansi dari akar masalah pendidikan Indonesia. Akar masalah pendidikan Indonesia saat ini adalah:

1.      Penilaian pendidikan Indonesia bersifat formatif dan sumatif Oriented
Tolak ukur keberhasilan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi di Indonesia adalah peserta didik harus mengikuti Ujian Nasional. Dalam penilaian pendidikan dikenal dengan penilaian sumatif. Dimana sebelum sumatif dilaksanakan, penilaian formatif sudah sering dilakukan seperti ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan semester. Dua penilaian tersebut bagi penulis merupakan tradisi lama yang selalu dilakukan seperti ritual tahunan di pendidikan kita. Dan celakanya menjadi faktor penentu kelulusan peserta didik kita dari status sebagai pelajar. Apa itu penilaian formatif dan sumatif? Penulis akan menjelaskannya dengan mengutip kalimat sederhana dari seorang pakar. Menjelaskan bahwa, penilaian formatif di ibaratkan sebagai seorang koki yang sedang memasak masakan di suatu restoran, suatu proses yang masih sedang berlangsung, untuk membentuk masakan yang “enak”, artinya penilaian formatif  menyediakan informasi atau bukti tentang belajar peserta didik. Informasi tersebut digunakan oleh guru untuk memperbaiki belajar peserta didik. Fokus dari penilaian formatif adalah pengumpulan data, analisis data dan pemberian umpan balik berdasarkan data yang diperoleh. Jadi, penilaian formatif lebih menitikberatkan pada kepentingan guru dalam menolong peserta didik belajar. Sementara itu penilaian sumatif diumpamakan sebagai seorang pelanggan yang makan makanan di restoran. Artinya, bahwa penilaian sumatif adalah tes yang dikerjakan peserta didik tanpa ada basa- basi atau negosiasi dari peserta didik.

2.      Penerapan Standar Proses Penilaian pendidikan belum HOTS (Higher Order Thinking Skill)
 Hasil penelitian mengatakan bahwa guru Indonesia dalam mengajar di kelas kepada peserta didik belum menerapkan belajar dan pembelajaran yang HOTS, terutama pada pembelajaran matematika. Apa itu HOTS?, oleh pakar menyebutnya sebagai cara berpir pada tingkat yang lebih tinggi daripada menghafal atau menceritakan sesuatu yang diceritakan orang lain. Bloom membagi kemampuan peserta didik yang harus dipenuhi dalam proses belajar oleh guru, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Artinya; siswa harus mantap pikiran, sikap dan keterampilan (skiil). Sedangkan HOTS itu sendiri berasal dari tingkatan kognitif dari Bloom yang kemudian di revisi oleh Lorin Anderson & David Krathwohl urutan tersebut adalah (1) mengingat, (2) memahami, (3) mengaplikasikan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi dan (6) mencipta. Tingkat 1 sampai 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah (LOTS) sedangkan 4 sampai 6 di sebut dengan berpikir tingkat tinggi (HOTS).  Pada tingkat LOTS guru biasa merumuskan indikator pembelajaran dengan kata kerja mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan dan lain-lain. Sedangkan pada  tingkat HOTS yang jarang sekali diterapkan oleh guru-guru kita adalah kata-kata kerja seperti mengategorisasi, mengombinasikan, mengomplikasi, merancang, mengembangkan dan lain-lain. Dalam suatu penelitian juga terdapat sebagian guru mencoba melaksanakan pembelajaran HOTS tetapi setelah di nilai RPP guru tersebut ternyata belum HOTS, artinya antara rencana dengan tindakan tidak selaras dan bisa dipastikan proses pembelajaran guru tersebut tidak terencana sama sekali.

Reformasi seperti apakah?
Reformasi penilaian dalam pendidikan Indonesia harus segera dilakukan. Penulis menawarkan reformasi tersebut dilakukan adalah dalam bentuk penilian kinerja, baik guru maupun siswa dalam proses belajar dan pembelajaran berlangsung. Reformasi dari penialain formatif dan sumatif oriented menuju penilaian kinerja atau disebut dengan “assessment for learning”. Apa itu assessment for learning?, tentunya sangat berbeda jauh dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dan sumatif dimana guru lebih dominan dalam memberikan penialaian, sementara siswa sebagai subjek penilainnya menerima feedback dari guru (formatif) dan feedback dari kementerian/dinas (sumatif) berupa soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Sedangkan, assessment for learning menyediakan informasi bagi peserta didik tentang belajar mereka dan dilakukan pada saat proses belajar mengajar. Informasi tersebut digunakan oleh peserta didik untuk memperbaiki belajarnya dan dilakukan secara kontinu. Assessment for learning lebih menitikberatkan pada kepentingan peserta didik untuk menolong diri mereka sendiri atas bantuan guru. Fokusnya adalah kualitas proses pembelajaran. Begitu juga dengan penerapan pembelajaran yang HOTS, bahwa terlebih dahulu harus diajarkan melalui proses pembelajaran di kelas secara kontinu, tidak ujuk-ujuk soal HOTS di keluarkan saat UN. Sehingga yang terjadi pemerintah meringankan standar UN saat melihat hasil UN tidak menacapai standar yang ditentukan. Artinya, pemerintah dalam hal ini tidak serius menentukan standar penilaian pendidikan Indonesia. Sehingga kualitas hasil pendidikan kita menjadi kurang serius artinya kurang berkualitas.   

Indonesia memiliki 8 standar nasional pendidikan untuk menjaga kualitas pendidikan, yaitu  standar Isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 8 standar tersebut merupakan suatu kriteria minimum terkait pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah NKRI dan 8 standar tersebut dikembangkan, dipantau dan dievaluasi keterlaksanaannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga mandiri, professional dan independen. Fungsi dari 8 standar ini adalah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Sedangkan, tujuan utamanya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasioanal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Masing-masing standar dilandasi oleh dasar hukum sehingga satuan pendidikan harus  merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Secara umum berlandaskan pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

  Assessment for learning merupakan amanat UU melalui  PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP di ubah oleh PP No.32 Tahun 2013 Bab IV Pasal 23, bahwa pemerintah dan guru harus melakukan  pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan secara kontinu dalam penilain proses pembelajaran. Tanpa menjalankan assessment for learning maka ibarat aturan yang tidak bermakna sama sekali. Bagi penulis, pendidikan Indonesia saat ini harus reformasi dari penilaian hasil menjadi fokus pada penilaian proses pembelajaran di kelas. Setidaknya ada tiga hal positif apabila assessment for learning diterapkan secara kontinu pada proses pendidikan kita, yaitu (1) pembelajaran HOTS akan menjadi tradisi dalam proses pendidikan di Indonesia, (2) tidak ada guru yang menganggur, karena minimal ada dua guru dalam satu kelas berfungsi sebagai assess (menilai) antara guru satu dengan lainnya, dan (3) penghematan anggaran pendidikan, terjadinya pengalihan anggaran dari penilaian standar hasil menjadi fokus penilaian standar proses. Standar proses yang menghasilkan kualitas pendidikan Indonesia. Negara-negara maju di Eropa sistem penilaian pendidikan mereka tidak berpatokan pada Ujian akhir tetapi lebih pada proses, begitu juga dengan  negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Filipin, Korea, dan lainnya mereka melakukan reformasi penilaian pendidikan sudah cukup lama yang awalnya sumatif oriented menjadi assessment for learning. Seperti korea misalnya, mereka mengadakan ujian bukan saat menempuh kelulusan dari sekolah, tetapi saat memasuki perguruan tinggi. Kesuksesan belajar peserta didik mereka di sekolah di ukur saat bisa tidaknya lulus tes masuk perguruan tinggi.***

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar

Leave a Reply