Select Menu

Mandalika Lombok Travel

Select Menu

Nasional

Gambar tema oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Lensa Bicara

Ekonomi

Politik

Hukum

Budaya

Sosial

Nusantara

Olahraga

» » PERMEN NO. 51 TAHUN 2018 LAHIR “PREMATUR”


suara revolusi 10.23.00 0

Agusfianuddin, M.Pd
Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Se-Indonesia (AMDSI)
SUARAREVOLUSI-Peraturan Menteri (Permen) Nomor 51 Tahun 2018 adalah peraturan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi (90%). Niat baik pemerintah dalam menghapus kastanisme yang kuat disektor pendidikan harus disambut baik, reformasi tentang ini dimulai dari dihilangkannya status sekolah bertaraf internasional.Hingga saat ini, sistem zonasi menjadi wujud upaya menghilangkan kesenjangan sosial atau kastanisme disektor pendidikan kita, baik yang terjadi di kehidupan sosial manusianya sendiri ataupun suatu sistem yang telah dibangun disekolah tersebut. Misalnya, antara si kaya dengan si miskin dalam mendapatkan akses pendidikan dan adanya sekolah favorit dengan sekolah non favorit, dan atau kesenjangan lainnya. Disekolah pemerintah, si kaya bebas mengakses pendidikan terbaik dengan fasilitas terbaik walau prestasi tidak begitu baik, sedangkan si miskin justru mendapat sebaliknya,walaupun memiliki prestasi yang baik. Hal demikian banyak terjadi dipusat kota/provinsi di Indonesia saat ini. Penulis sendiri sangat percaya, perbaikan pada suatu negara agar menjadi negara yang maju adalah dimulai dari sektor pendidikannya.

Permen nomor 51 tahun 2018 sebelum ditetapkan telah melalui masa uji coba dari tahun 2016 dan 2017 dengan berbagai pro dan kontranya sehingga apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang dinginkan pemerintah. Setiap tahun ajaran baru, sekolah selalu diributkan dengan sistem zonasi ini, terutama terjadi pada orang tua siswa sendiri dalam memberikan akses pendidikan yang layak pada anaknya. Dengan kejadian ini, kadang terjadi praktek-praktek yang tidak diinginkan, misalnya yang marak terjadi adalah praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Oknum yang melakukan praktek KKN tersebut menjadi terlihat wajardikarenakan budaya dan sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem budaya kognitif kompetitif. Misalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan UN sebagai standar penilaian pendidikan secara nasional. Sementara, di negara-negara maju, sistem penilaian semacam ini sudah lama ditinggalkan. Kehawatiran orang tua siswa juga terjadi karena disisi lain kualitas sektor pendidikan Indonesia belum merata. Misalnya kualitas sumberdaya tenaga pendidik (guru) dan sarana dan prasarana sekolah yang belum merata. Dan inilah masalah sentral hingga terjadi pro dan kontra dilapangan.

Dari masalah diatas, maka pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar kekuatan dan nyali Permen nomor 51 tahun 2018 dalam merealisasikan sistem pendidikan zonasi ini dilapangan?, apakah harapan sesuai dengan kenyataan?. Penulis mengajak pembaca untuk melihat ketentuan umum dari peraturan PPDB pada pasal 2 ayat 1, yaitu  PPDB dilakukan berdasarkan: (a) nondiskriminatif; (b) objektif; (c) transparan; (d) akuntabel;dan (e) berkeadilan. Harapan akan sesuai dengan kenyataan apabila lima kata ini benar-benar diterapkan dilapangan nantinya. Lima kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
1.      Nondiskrimintif, yaitu tidak ada perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
2.      Objektif, yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
3.      Transparan, yaitu nyata, jelas terbuka dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.
4.      Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
5.      Berkeadilan, berasal dari kata “adil” artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang.

Sementara itu di pasal 16 yang mengatur tentang tata cara PPDB melalui tiga jalur, yaitu (1) jalur zonasi (90%), (2) jalur prestasi (5%) dan (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5%). Dilanjutkan pada pasal 17 dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi. Artinya, tiga jalur ini dalam aturannya tidak mutlak terjadi apabila kondisi tidak memungkinkan dan tiga jalur ini saling menutupi kekurangannya. Dan konon sampai saat ini ditahun 2019 komposisi antara tiga jalur tersebut kembali terjadi perubahan.Berdasarkan pasal 16 dan pasal 17 tentang aturan PPDB dengan permasalahan-permasalanya, maka penulis dapat menjawab pertanyaan tadi yang berupa kesimpulan, yaitubahwa kekuatan Permen 51 tahun 2018 sangatlah lemah atau bahasa lainnya Permen 51 tahun 2018 lahir prematur (lahir belum pada waktunya). Sehingga untuk saat ini perubahan komposisi bukanlah solusi, tetapi yang harus dirubah terlebih dahulu adalah kualitas komponen pendidik dan sarpras dari masing-masing satuan pendidikan yang ada.


Pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi yang “prematur” ini mampukah Permen Nomor 51 tahun 2018 dalam melaksanakan pasal 2 ayat 1?. Sejatinya aturan dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar, pada pasal 41 tentang sanksi adalah benteng terakhir Permen nomor 51 tahun 2018. Apabila tidak terjadi, maka sanksi keras kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala sekolah dan guru berupa: pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. Permen nomor 51 tahun 2018 akan bernyali apabilasanksi diterapkan sebagaimana mestinya dan begitu juga sebaliknya. (SR01) 

«
Next
This is the most recent post.
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar

Leave a Reply